Foto: Kolase Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, potret Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e. (Jerry/MK dan Mobil123.com)
SAMARINDA — Seiring meningkatnya tekanan publik, polemik panjang pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar akhirnya menuju titik akhir.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud memutuskan mengembalikan kendaraan tersebut, setelah isu ini berkembang luas dan menjadi sorotan nasional.
Melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim (Diskominfo), Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Ia menegaskan keputusan pengembalian kendaraan dinas merupakan langkah responsif pemerintah terhadap dinamika aspirasi publik.
“Gubernur telah mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengan langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama,” terangnya dalam pemberitaan Antara Kaltim, Minggu, 1 Maret malam.
“Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” tambahnya.
Menurutnya, Pemprov Kaltim menghormati kritik masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintah tentu mendengar aspirasi masyarakat. Prinsipnya, kebijakan yang diambil harus menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan baik,” ujar Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e ini baru saja diserahterimakan pada 20 November 2025 lalu.
Hingga saat ini kendaraan tersebut belum pernah digunakan. Untuk itu, Gubernur segera memerintahkan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pengembalian.
“Kendaraan belum perna digunakan dalam operasional Gubernur, unitnya sekarang masih berada di Kantor Penghubung Kaltim di Jakarta. Ini merupakan bukti dan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjalankan prinsip good governance,” jelasnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Rudy Mas’ud sempat menyatakan mobil tersebut tidak digunakan di Kaltim dan berada di Jakarta untuk menunjang aktivitas pemerintahan pusat serta penerimaan tamu nasional dan internasional.
Ia juga beralasan kendaraan dinas diperlukan untuk menjaga citra dan marwah daerah saat menerima tamu penting.
Setelah pernyataan itu mencuat dari pemberitaan lokal dan meluas menjadi diskursus nasional. Perdebatan semakin intens setelah sejumlah figur publik dan influencer, bahkan KPK ikut mengomentari kebijakan tersebut di media sosial.
Untuk mengakhiri polemik yang tengah memanas, dan sebagai pemimpin yang mendengarkan masyarakat, Rudy Mas’ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan.
“Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah,” pungkas Faisal.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
