Foto: Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdian Hamzah Alias Castro. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di depan gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (1/9/2025) dinilai sebagai wujud nyata dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja wakil rakyat dan pemerintah.
Pandangan itu disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdian Hamzah, atau yang akrab disapa Castro. Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian sah dalam sistem demokrasi. Ia menyebut, demonstrasi kerap muncul ketika rakyat merasa kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada mereka.
“Ekspresi masyarakat, terutama mahasiswa, adalah hal lumrah. Wajar jika rakyat menunjukkan kekecewaannya terhadap DPR, presiden, atau siapa pun yang dianggap abai terhadap kepentingan publik,” ujarnya.
Castro mengapresiasi langkah sejumlah anggota DPRD Kaltim yang berani menemui massa aksi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi kewajiban sebagai representasi rakyat.
“Wakil rakyat itu bukan tuan, tapi justru pelayan. Sudah selayaknya mereka hadir, mendengarkan, dan mempertanggungjawabkan kerja politiknya di depan publik,” tegasnya.
Akar Ketidakpuasan
Lebih jauh, Castro menilai gelombang protes kali ini tak lepas dari ketimpangan yang kian terasa. Salah satu yang paling mencolok adalah kesenjangan antara gaya hidup pejabat dengan kondisi ekonomi rakyat.
“Gaji wakil rakyat berlipat jauh dari penghasilan masyarakat biasa. Di sisi lain, proyek strategis nasional yang mengambil tanah masyarakat adat atas nama investasi justru memperkuat kesan pemerintah lebih berpihak pada investor ketimbang rakyatnya,” jelas Castro.
Ia menyebut situasi ini ibarat ‘gunung es’ yang sewaktu-waktu bisa memicu ledakan sosial lebih besar jika tak segera direspons dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Selain itu, Castro menilai isu ketidakadilan ekonomi dan politik di Indonesia bukanlah hal baru. Gelombang protes rakyat kerap muncul di berbagai daerah, mulai dari konflik agraria hingga kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini memperlihatkan adanya akumulasi kekecewaan yang belum terselesaikan.
Soal Kericuhan
Menanggapi insiden kericuhan yang sempat terjadi, Castro menegaskan bahwa praktik penjarahan maupun perusakan fasilitas publik tidak bisa dibenarkan. Namun, ia mengingatkan pentingnya memahami konteks di balik aksi tersebut.
“Ketika rakyat dalam kondisi ekonomi terhimpit, reaksi spontan seperti itu bisa saja muncul. Sejarah Reformasi 1998 memberi pelajaran bahwa gerakan harus terarah dan terpimpin agar tidak keluar jalur,” katanya.
Castro juga mengingatkan agar publik tidak serta-merta menuduh massa aksi sebagai pelaku tunggal perusakan. Menurutnya, potensi penyusupan pihak luar dengan agenda provokatif tetap perlu diwaspadai.
“Framing bahwa kerusuhan selalu ulah pendemo itu menyesatkan. Bisa saja ada desain tertentu dari pihak yang ingin mendiskreditkan gerakan. Aparat atau intelijen tentu punya kapasitas melakukan itu,” pungkasnya.
Dorongan untuk Dialog
Castro mendorong agar pemerintah daerah dan pusat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi politik yang sehat dapat menjadi jembatan untuk meredam gejolak sosial.
Ia menilai, jika pemerintah terus menutup telinga terhadap suara rakyat, gelombang protes berpotensi makin membesar dan tidak terkendali.
“Kuncinya ada pada kemauan untuk mendengarkan dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada masyarakat kecil,” katanya.
Terlepas dari itu, Castro juga menekankan pentingnya peran media dalam memberitakan aksi dengan jernih dan berimbang. Ia mengingatkan agar media tidak terjebak pada narasi tunggal yang cenderung menyalahkan massa aksi, melainkan turut mengangkat akar persoalan yang menjadi pemicu demonstrasi.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
