Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Hadi Winata/Radar Samarinda).
SAMARINDA- – Penanganan banjir di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah sejumlah wilayah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi pada musim penghujan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak lagi bisa ditangani secara parsial oleh daerah, melainkan membutuhkan kebijakan terintegrasi yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurutnya, pengalaman Samarinda menghadapi banjir berulang menunjukkan bahwa masalah tidak hanya bersumber pada kapasitas infrastruktur, tetapi juga pada kebijakan tata ruang dan lingkungan yang harus dipandang sebagai satu kesatuan antarwilayah.
“Banjir ini masalah yang saling berkaitan antar kabupaten/kota. Karena itu, koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah provinsi sangat penting agar setiap keputusan pembangunan tidak berdiri sendiri,” ujar Andi Harun, Jum’at (5/12/2025).
Ia menekankan, sejumlah kewenangan krusial dalam pengendalian banjir, seperti pemberian izin pertambangan dan aktivitas pengupasan lahan, berada pada level provinsi dan pusat.
Kondisi ini membuat pemerintah kota/kabupaten hanya dapat memperkuat sisi teknis, namun tidak bisa mengendalikan faktor hulunya.
“Perbaikan drainase atau pengerukan sedimentasi saja tidak cukup jika kerusakan lingkungan di hulu terus terjadi. Kerusakan bisa jauh lebih cepat dibanding kemampuan kita memperbaiki,” ucapnya.
Andi menilai diperlukan forum koordinasi yang melibatkan pemerintah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota, hingga pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat.
Ia menekankan, keterlibatan publik menjadi elemen penting untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Masyarakat punya peran besar dalam pengawasan. Kita tidak ingin kejadian banjir berulang hanya menjadi penyesalan berkepanjangan,” katanya.
Saat ini Pemkot Samarinda terus menjalankan berbagai langkah teknis pengendalian banjir, mulai dari perbaikan jaringan drainase, normalisasi sungai, hingga kampanye penanaman pohon.
Namun, ia kembali mengingatkan bahwa seluruh upaya tersebut harus didukung oleh kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan.
“Yang terpenting adalah memastikan arah pembangunan Kaltim mengutamakan keselamatan lingkungan. Mitigasi banjir, hidrometeorologi, sampai potensi longsor harus masuk dalam pertimbangan utama,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
