Samarinda Kebut Proyek Antibanjir, Dukungan Pemkab Kukar Jadi Bagian dari Skema Terpadu

Foto: Banjir pada Rabu, 22 Oktober di ruas Jalan Poros Samarinda. (Ist)

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) terus memperkuat strategi pengendalian banjir dengan menekankan kerja sama lintas daerah dan lintas kewenangan. Langkah ini diambil menyusul hujan ekstrem yang kembali memicu genangan di sejumlah kawasan pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur dalam kota karena sebagian besar aliran air yang masuk ke Samarinda berasal dari wilayah sekitar, terutama Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Kami sudah menjalin kesepahaman dengan Pemkab Kukar untuk membangun kolam retensi di kawasan perbatasan setelah APT Pranoto. Ini langkah penting mengurangi limpasan air dari hulu sebelum mencapai Samarinda,” ujarnya usai menghadiri agenda di DPRD Kota Samarinda, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi harapan baru dalam penanggulangan banjir jangka panjang. Pembangunan kolam retensi dianggap solusi efektif menahan debit air tinggi saat cuaca ekstrem, mengingat topografi Samarinda yang berada di dataran rendah.

Baca Juga:   Sidak ke Tambang, DPRD Samarinda sebut Perusahaan Lakukan Reklamasi

Selain menggandeng Kukar, Pemkot juga terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seluruh usulan yang dikirimkan ke pemerintah pusat saat ini berfokus pada proyek-proyek pengendalian banjir.

“Kami mengusulkan penyelesaian pembangunan turap atau sheet pile di Sungai Karang Mumus yang masih memerlukan dukungan pembiayaan sekitar Rp900 miliar,” jelasnya.

Beberapa kebutuhan lain yang mendesak antara lain tambahan rumah pompa, pompa air berkapasitas besar, serta pembangunan kolam retensi di sejumlah titik aliran Sungai Karang Mumus. Langkah ini, lanjutnya, bertujuan meningkatkan kapasitas tampung air sekaligus mempercepat alirannya ke sungai utama.

Selain itu, optimalisasi waduk yang telah ada seperti Waduk Lempake dan Benanga turut menjadi bagian dari strategi terpadu tersebut. Keduanya direncanakan mengalami peningkatan fungsi agar mampu menahan debit air lebih besar dibanding kondisi saat ini.

Andi Harun menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki peran masing-masing dalam proyek besar ini. Dirinya menjelaskan bahwa Balai Wilayah Sungai IV Kaltim menangani beberapa infrastruktur strategis, sementara pemerintah kota dan provinsi menyelesaikan komponen penunjangnya, termasuk penataan drainase dan kawasan permukiman.

Baca Juga:   Cuan Rp 3 Juta Sehari, Sederet Bandar Judi Online Asal Samarinda Diringkus

Tak hanya itu, ia juga mengungkap data curah hujan yang mencapai 193 milimeter per jam pada Rabu 22 Oktober 2025 merupakan intensitas yang lebih besar dari peristiwa banjir besar beberapa bulan sebelumnya.

“Kondisi semacam ini memang sulit diprediksi. Meskipun begitu, saya tetap menyampaikan permohonan maaf kepada warga karena sistem pengendalian banjir kita belum sepenuhnya rampung,” ucapnya.

Dirinya memastikan bahwa upaya penanganan tidak akan berhenti pada proyek fisik semata. Pemerintah juga terus mendorong penataan wilayah rawan genangan dan memperkuat sistem mitigasi banjir yang holistik.

“Prioritas kami jelas. Pengendalian banjir dilakukan terus-menerus agar setiap infrastruktur berfungsi terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Pemkot Samarinda meyakini bahwa pendekatan kolaboratif ini dapat membawa perubahan signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Harapannya, persoalan banjir yang selama ini membayangi kehidupan warga dapat teratasi secara bertahap melalui pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

BERITA POPULER