Foto: Sidak Komisi III DPRD Kota Samarinda ke Proyek Terowongan Samarinda pada Juli 2025. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Malam yang seharusnya tenang bagi warga sekitar Jalan Sultan Alimuddin mendadak berubah panik. Getaran kuat terasa hingga ke rumah-rumah warga, beberapa dinding bahkan tampak retak.
Belakangan diketahui, sumber getaran itu berasal dari kegiatan uji beban proyek Terowongan Samarinda yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.
Peristiwa tersebut memantik sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi, Deni Hakim Anwar, menyesalkan sikap pihak kontraktor yang dinilai abai terhadap komunikasi publik di tengah kawasan padat penduduk.
“Kalau saja warga diberi tahu sebelumnya, tidak akan muncul kepanikan seperti kemarin malam. Ini bentuk kelalaian dalam hal koordinasi,” tegas Deni.
Menurutnya, uji pondasi dengan beban hingga 60 ton merupakan tahapan teknis yang lazim dilakukan. Namun, tanpa perencanaan komunikasi yang baik, kegiatan semacam itu justru bisa menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah.
“Teknis boleh berjalan, tapi sisi sosial jangan diabaikan. Warga juga punya hak untuk tahu apa yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka,” ujarnya.
Terowongan Samarinda sendiri kini memasuki fase akhir pembangunan, dengan pekerjaan di bagian inlet dan outlet sepanjang 72 meter. Proyek ini digadang-gadang menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di jantung kota, sekaligus ikon baru infrastruktur Samarinda.
Namun, DPRD mengingatkan, keberhasilan proyek bukan hanya diukur dari ketepatan waktu dan kekuatan struktur, tetapi juga dari bagaimana pemerintah dan kontraktor menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak langsung.
“Ini proyek besar, menggunakan uang rakyat. Maka seluruh tahapannya harus transparan dan berorientasi pada keselamatan warga,” tambah Deni.
Komisi III pun meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda untuk memperketat pengawasan terhadap setiap aktivitas di lapangan, agar kejadian serupa tidak terulang.
“Pemerintah harus pastikan semua pihak bekerja profesional, tidak ada lagi kegiatan yang menimbulkan kepanikan. Pembangunan boleh jalan, tapi harus tetap manusiawi,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
