Foto: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Kurang dari tiga bulan sebelum realisasi anggaran 2025 berakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) percepatan penuntasan berbagai proyek fisik di penghujung tahun anggaran 2025.
Langkah ini dilakukan demi menghindari menumpuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekaligus memastikan manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
Hingga awal Oktober 2025, serapan anggaran daerah tercatat baru mencapai 52,61 persen. Meski begitu, progres fisik di lapangan menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni sekitar 66 persen.
Kondisi ini memberi sinyal bahwa pelaksanaan proyek berjalan, namun penyerapan keuangan tertahan oleh mekanisme administrasi dan pembayaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menilai capaian tersebut masih dalam jalur aman. Ia optimistis serapan akan meningkat signifikan menjelang tutup tahun, seiring percepatan pembayaran dan penyelesaian proyek.
“Kita tetap optimis. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, posisi kita sekarang justru sedikit lebih baik. Memang tantangannya berbeda, karena tahun ini ada tiga kali perubahan anggaran yang membuat start penyerapan agak terlambat,” jelas
Ia menambahkan, beberapa proyek infrastruktur memiliki pola pembayaran bertahap yang baru bisa dicairkan setelah progres fisik tertentu tercapai. Bahkan, sejumlah kontraktor dengan kemampuan finansial kuat memilih menagih secara kumulatif di akhir pekerjaan.
“Itu salah satu penyebab serapan terlihat rendah di tengah jalan, padahal fisiknya sudah maju,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan pihaknya telah menerapkan langkah-langkah percepatan di berbagai proyek prioritas, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga drainase.
“Arahannya jelas, percepatan. Kita tidak punya pilihan lain selain bekerja lebih cepat di lapangan,” tegas Aji.
Untuk mengejar target, Dinas PUPR-PERA menambah jumlah tenaga kerja di proyek besar, mengerahkan lebih banyak alat berat, dan menerapkan sistem kerja shift malam di beberapa lokasi strategis.
Langkah itu diharapkan mampu menekan potensi keterlambatan sekaligus mendorong peningkatan penyerapan anggaran dalam waktu singkat.
“Percepatannya pasti di lapangan. Kalau perlu kita tambah tenaga, alat, bahkan kerja lembur malam hari, tentu disesuaikan dengan kondisi proyek,” ujarnya.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan menuju akhir tahun, Pemprov Kaltim menargetkan penyerapan anggaran dapat menembus di atas 90 persen.
Upaya percepatan ini bukan hanya soal angka, tapi juga komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
