Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pedas dan menohok, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud ingatkan Pertamina untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Benua Etam untuk kemaslahatan masyarakat.
Peribahasa ‘Jangan Sampai Ayam Mati di Lumbung Padi’ sontak dilontarkan oleh Orang Nomor Satu di Kaltim ini, mengingat masih banyaknya keluhan dari masyarakat atas kelangkaan, dan harga yang terlalu tinggi untuk kawasan tertinggal, terluar dan terdepan di Kaltim.
“Kita ini punya kilang dan sumber energi di sini, tapi justru masyarakat di daerah tertentu masih kesulitan mendapatkan LPG atau BBM. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi,” ujarnya.
Hal itu disampaikan usai menerima kunjungan Executive Director Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Rudy menegaskan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor-sektor publik, bukan untuk kegiatan industri seperti pertambangan, perkebunan, atau transportasi logistik besar.
Untuk itu, Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak industri.
“BBM subsidi ini haknya masyarakat. Harusnya digunakan untuk layanan transportasi umum dan kegiatan publik, bukan untuk perusahaan atau industri,” tegasnya.
Selain itu, Ia juga menyoroti masih adanya potensi penyalahgunaan di lapangan, yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Karena itu, Pemprov Kaltim bersama Pertamina berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi hingga ke tingkat daerah.
Rudy menjelaskan, wilayah Kaltim memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi energi karena cakupan wilayah yang luas dan banyaknya daerah terpencil.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta agar Pertamina memperhatikan penyaluran LPG bersubsidi yang kerap mengalami kelangkaan di beberapa wilayah.
Bahkan, berdasarkan penuturan Gubernur, Harga LPG 3 kilogram di lapangan dilaporkan bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per tabung di daerah pedalaman.
“Padahal dari Pertamina itu keluar dengan harga subsidi sekitar Rp15.000-an. Jadi perlu penugasan yang jelas bagi agen agar tidak hanya menjual LPG PSO (subsidi), tetapi juga menyediakan LPG non-PSO untuk masyarakat yang mampu,” kata Rudy.
Langkah itu, lanjutnya, bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mendapatkan LPG bersubsidi sesuai peruntukan, tanpa harus bersaing dengan pelaku industri atau konsumen kelas menengah.
Disamping itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perbedaan jenis energi gas yang beredar.
“Banyak yang masih bingung antara LNG, CNG, dan LPG. Masyarakat perlu tahu bahwa LPG itu yang kita gunakan untuk memasak sehari-hari,” jelasnya.
Rudy berharap kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga dapat memperkuat ketahanan energi di Kaltim, sekaligus memastikan distribusi energi yang adil dan merata.
“Kita ingin semua pihak ikut mengawasi agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
