Foto: Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul keluhan dari siswa SMAN 13 Samarinda terkait jatah makan siang yang berbau tak sedap. Dugaan makanan basi ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda untuk memastikan pengawasan berjalan lebih ketat.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terhadap laporan yang berkembang. Menurutnya, dewan akan segera menggelar rapat kerja bersama pemangku kepentingan, termasuk vendor penyedia makanan.
“Kami akan memanggil pihak vendor yang diduga terlibat dan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk memperjelas persoalan ini,” ujarnya.
Celni menyebut, langkah awal yang dilakukan DPRD adalah klarifikasi mendalam dan pengecekan langsung di lapangan. Sidak terhadap dapur-dapur penyedia MBG di Samarinda dinilai penting untuk memastikan kualitas makanan benar-benar sesuai standar.
“Kita ingin semua berjalan transparan, jangan sampai kejadian ini terulang,” tegasnya.
Insiden di SMAN 13 Samarinda juga memantik respon cepat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui Dinas Kesehatan, tim kesehatan lingkungan dan petugas gizi langsung diterjunkan untuk memeriksa rantai suplai makanan hingga dapur penyedia.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, sebelumnya menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan bagi siswa adalah prioritas utama. Evaluasi yang sedang berlangsung diharapkan bisa menutup celah kesalahan, baik dari sisi pengadaan bahan, proses masak, hingga distribusi makanan ke sekolah.
DPRD Samarinda pun mendukung penuh langkah evaluasi tersebut. Celni mengingatkan seluruh pihak, terutama Satuan Pemberi Pelayanan Gizi (SPPG), agar benar-benar disiplin dalam menjaga kebersihan dan cara penyimpanan bahan pangan.
Ia menegaskan, program MBG akan kehilangan tujuan mulianya jika aspek kesehatan dan higienitas diabaikan. Menurutnya, kedua aspek tersebut adalah pilar utama dalam memasok makanan kesekolahan.
“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan kesehatan dan gizi pelajar kita. Kalau sampai makanan tidak layak, ini bisa merugikan siswa dan mencoreng niat baik pemerintah,” tambah Celni.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh bagi pelaksanaan MBG di Samarinda. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi antara pemprov, pemkot, dan penyedia layanan gizi, diharapkan program strategis ini dapat benar-benar memberi manfaat optimal bagi generasi muda.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
