SAMARINDA – Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan publik. Dari hasil penelusuran, total anggaran untuk gaji dan tunjangan dewan mencapai Rp52,2 miliar per tahun, dengan rata-rata anggota menerima sekitar Rp79 juta per bulan, meski tidak seluruhnya dalam bentuk tunai.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai pertanyaan terkait besaran gaji dan tunjangan tidak etis untuk dibicarakan secara terbuka.
“Tidak etislah nanya tunjangan, saya takut salah ngomong, nanti diputar-putar lagi,” katanya kepada Media Kaltim saat seusai Rapat Paripurna ke-35 di Gedung Utama B, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Jumat malam, (12/09/2025).
Perbincangan mengenai gaji dan tunjangan DPRD mulai mencuat pada Agustus lalu, ketika masyarakat mengeluhkan kinerja DPR. Dengan isu yang dinilai sensitif itu, bahkan beberapa anggota dewan lain menolak untuk memberikan tanggapannya.
Di tengah efisiensi, publik sendiri mengharapkan agar gaji dan tunjangan anggota dewan-lah yang dipangkas, bukan anggaran untuk rakyat. Di DPRD Kaltim sendiri terdapat 55 Anggota dengan pembagian 4 komisi.
Terlepas dari itu, Hasanuddin Mas’ud menerangkan ada perbedaan besar antara DPR RI dan DPRD. Utamanya perihal komponen-komponen gaji.
“Kalau di DPR RI itu Lump Sum (pembayaran diberikan secara sekali bayar dalam jumlah tertentu, tanpa rinciannya dipecah-pecah), kalau kita pakai Ad-cost (Biaya ini biasanya dihitung berdasarkan ukuran, durasi atau periode),” terangnya.
Baginya, DPRD Kaltim sendiri tak menentukan sendiri, melainkan telah ditentukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
“Ya, kita menerima saja,” tegasnya.
Dengan adanya isu efisiensi, ia-pun mengkhawatirkan bahwa ke depan, gaji dan tunjangan mereka juga bisa mendapat potongan. Toh, kemungkinan tahun depan efisiensi dapat mencapai 75 persen.
Sebagaimana tunjangan dan gaji yang cukup fantastis, bahkan bisa dibilang 20 kali lipat lebih dari Upah Minimum Regional (UMR), kesenjangan menimbulkan pertanyaan. Publik dalam hal ini tentu saja berharap kinerja DPRD dapat mewakili suara mereka, di tengah kondisi yang tidak pasti secara global, seperti saat ini.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
