Foto: Suasana Konferensi Pers pernyataan sikap dan posisi keenam ahli waris RSHD di Midtown Hotel, Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Imbas mencuatnya kasus keterlambatan gaji karyawan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD), sehingga mencederai nama besar tokoh Haji Darjad, Keenam dari tujuh ahli waris menggelar konferensi pers untuk pernyataan sikap keluarga terhadap polemik yang terjadi dan penjelasan atas posisi mereka dalam struktur pengelolaan RSHD pada Senin (21/4/2025) hari ini.
Salah satu Ahli Waris RSHD, M. Erwin Ardiansyah Darjad, mengungkapkan bahwa, pembangunan rumah sakit didasari niat baik keluarga besar untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka sepakat untuk membentuk PT Bina Darjad Keluarga, sehingga terbentuklah RSHD yang sekarang dikenal masyarakat luas.
“Awal mula dibangun ini didasari dari kelima anak dari Haji Darjad yang sepakat membentuk PT Darjad Bina Keluarga, dan membuat RSHD. Dalam operasionalnya, mereka menggandeng beberapa dokter yang kemudian menjadi pemegang saham dalam lingkup PT Medikal Etam,” jelasnya di Hotel Midtown, Samarinda.
Setelah berjalannya waktu, dan RSHD pun sudah berdiri kokoh, munculah konflik diantara ahli waris, terutama seusai meninggalnya para pendiri.
Erwin menjelaskan, pihaknya telah mencoba peralihan kepemilikan, namun terdapat hambatan dan ketidakcocokan antar internal ahli waris. Melalui jalur hukum, ketidaksepakatan tetap saja terjadi, hingga putusan pengadilan menolak permintaan ahli waris.
“Alhasil, berdasarkan posisi kami dalam PT medikal Etam adalah pemegang saham tidak aktif. Kami tidak mempunya kuasa untuk mencampuri urusan operasional RSHD,” bebernya.
Dengan adanya permasalahan keterlambatan gaji karyawan, baik Erwin dan ahli waris lainnya merasa perlu mengeluarkan pernyataan klarifikasi agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur, terutama terkait sikap dan posisi mereka dalam persoalan manajemen RSHD.
“Permasalahan itu (gaji) sepenuhnya urusan menejemen. Walaupun kami pemegang saham, selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun tentang pengelolaan RSHD. Akses kami untuk kedalam (manajemen), itu sangat terbatas,” tandasnya.
“Kami sedih, kami prihatin, rumah sakit itu menyandang nama besar Haji Darjad. Kami tidak ingin warisan yang seharusnya dijaga wibawa dan martabat nya, kini malah tercoreng dengan adanya kasus ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Muhammad Dedy Pratama, seorang dokter spesialis yang pernah bekerja di RSHD sekaligus salah satu Ahli Waris RSHD membenarkan adanya keanehan yang terjadi di manajemen rumah sakit tersebut.
“Kami (dokter spesialis) juga tidak dibayar. kami pada saat masuk juga tidak dikontrak. Pembayaran telat, tidak dibayar, itu adalah fakta. Karena sudah tidak benar, saya mengambil langkah untuk keluar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengakui, komunikasi antar karyawan dan manajemen yang bersangkutan sangat tertutup dan sulit untuk dimintai keterangan, kenapa terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan.
“Dokter-dokter sebelumnya, dan saya sendiri kesulitan untuk mendapat informasi dari pihak manajemen. Kami tidak pernah diundang rapat, dan tidak diberi tahu terkait kondisi rumah sakit,” imbuhnya.
Untuk langkah yang ditempuh karyawan RSHD, keenam ahli waris menyatakan dukungannya terhadap hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh pihak manajemen. Mereka meminta agar manajemen dapat bertanggungjawab dan melakukan pembenahan secara keseluruhan.
“Kembalikan rumah sakit ini yang semula didasari atas niat baik dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan. Kami berharap masalah ini dapat segera selesai, dan para karyawan mendapatkan hak-haknya,” demikian Muhammad Dedy Pratama.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
