SAMARINDA– Wali Kota Samarinda Andi Harun melihat langsung longsor di kawasan Gunung Manggah Selasa (4/10/2022) saat meninjau lokasi terowongan penghubung Jalan Kakap dan Jalan Sultan Alimuddin.
Andi Harun menyebutkan, karena sering terjadi longsor di bagian sisi kiri dan kanan Gunung Manggah, maka areal itu akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tak hanya itu, penguatan dinding seperti yang dibangun di Teluk Bajau, Samarinda Seberang, bakal dilakukan Pemkot Samarinda.
“Ada longsor akibat tekanan air dari atas Gunung Manggah. Saya minta dipelajari secara teknis oleh PUPR, kalau bisa kami tangani dari sisi atas bukit. Tapi kalau tidak, maka solusinya adalah pembangunan dinding penguat seperti di Teluk Bajau. Ini masih akan diuji para ahli dan OPD teknis,” ucap Andi Harun.
Meski sering longsor, Andi Harun mengatakan pembangunan terowongan sepanjang 710 meter membelah kawasan Gunung Manggah itu, dipastikan tetap aman.
“Kami sudah melalui semua studi. Semua pendekatan teknis dilakukan, pemilihan metodologi pengerjaan akan beradaptasi dengan keadaan lingkungan di sekitar,” ungkapnya.
Gunung Manggah sejak lama dikenal sebagai kawasan longsor. Dari catatan yang ada, pada 1999 longsor mengakibatkan 11 rumah ambruk. Kemudian pada 2007 mengakibatkan 4 rumah terbakar, 2015 dengan 2 rumah ambruk. Selang setahun kemudian (2016) longsor terjadi di 7 tempat berbeda dalam satu kawasan, dan pada 2017 sebanyak 6 rumah ambruk.
Sementara terkait pembangunan RTH, Andi Harun menjelaskan hal itu dilakukan agar sewaktu-waktu tak dibangun hunian atau bangunan baru di sekitar lokasi. “Saya sudah instruksikan Kabid Tata Ruang PUPR, jadi peruntukannya hanya untuk RTH saja,” jelasnya.
Terowongan rencananya akan dibangun lewat skema tahun jamak (MYC) senilai Rp 419 miliar, dalam jangka waktu 3 tahun atau hingga tahun 2024.
Pemkot Samarinda telah menganggarkan Rp 110 miliar untuk melakukan pembangunan fisik di tahun 2022, atau sebagai tahun pertama tahapan pembuatan terowongan.
Terkait kesiapan hingga rencana realisasi pengerjaan terowongan pada November 2022,, Kepala Dinas PUPR Samarinda Desy Damayanti mengaku belum bisa memberikan informasi lebih dalam.
“Maaf, karena kepala bidang terkait sekaligus PPK (pejabat, pembuat komitmen) sedang pendidikan, maka belum bisa menjawab pertanyaan,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (5/10/2022). (Vic/adv)