SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan janji Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk mengoptimalkan anggaran per porsi menjadi Rp15.000 untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Angka tersebut tidak hanya mencakup biaya penyediaan makanan bergizi, tetapi juga akan digunakan untuk kebutuhan operasional program.
Di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, harga bahan pangan jauh lebih tinggi. Di Kaltim, misalnya, harga satu porsi makanan sehat bisa mencapai Rp12.000, sementara di Jawa angkanya masih berkisar Rp10.000.
“Kalau di Kalimantan, harga bahan pangan bisa lebih mahal, anggaran bahan makanan kan Rp10.000 . Kalau nanti pembelian di atas itu, wajib ada bukti pembeliannya supaya anggaran bisa disesuaikan,” ujar Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, saat diwawancarai usai rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim baru-baru ini.
Namun perlu dicatat, angka Rp15.000 yang diberikan oleh BGN bukan hanya untuk bahan pangan, tetapi juga untuk menggaji tenaga kerja serta membayar biaya operasional seperti listrik, air, dan gas. Artinya, dana yang benar-benar tersisa untuk bahan pangan di beberapa daerah bisa lebih kecil dari yang diharapkan.
Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan.
Menurutnya, pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, penyedia makanan, serta masyarakat yang menerima manfaat dari program ini.
Program MBG memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pengelolaan yang transparan serta pengawasan yang ketat.
“Setiap rupiah harus benar-benar bermanfaat. Jangan sampai ada dana yang tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
