SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyayangkan absennya Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Sri Wahyuni, dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kaltim, Senin (10/2/2025).
Rapat ini merupakan agenda penyampaian hasil reses anggota dewan, di mana para legislator kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sayangnya, hasil reses yang menghabiskan anggaran besar tersebut hanya diterima oleh perwakilan dari staf ahli pemerintah provinsi.
“Yang hadir harusnya Pj Gubernur, agar mendengarkan, apa sih yang dibutuhkan oleh konstituen masyarakat, karena kami mewakili 3,5 juta penduduk Kaltim loh,” jelas Hasanuddin Mas’ud.
Selama Reses anggota dewan, Hasanuddin Mas’ud menjelaskan ada yang namanya Jaring Asmara akronim dari Jaringan Aspirasi masyarakat. Yaitu aspirasi masyarakat yang dikumpulkan dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim.
Ia pun menambahkan, baik eksekutif dan legislatif haruslah “apple to apple”, dalam arti ada kesetaraan. Hasil laporan reses itu juga diserahkan secara resmi kepada pihak pemerintah provinsi yang kali itu diwakili oleh staf ahli.
“Kami sudah mengadakan reses, menghabiskan banyak uang itu. Berapa ratus miliar kan dihabiskan. Nah sekarang kami menyampaikan, engga dihadiri,” tegas Hasanuddin Mas’ud.
Pada penyampaian para fraksi itu, terdapat beberapa aspirasi yang dicatat Media Kaltim. Yakni, mengenai drainase dan banjir, penerangan jalan umum, perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan dan fasilitas sekolah serta distribusi gas LPG subsidi
“Kalau gubernur tidak bisa hadir karena halangan mendesak, dia harusnya membuat pendelegasian kepada Sekda. Kalau nggak bisa juga ya dari Bappeda. Karena ini (hasil reses) kan masuk ke badan perencanaan,” kata Hasanuddin Mas’ud.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
