SAMARINDA – Viralnya konten yang diposting oleh Abdul Giaz di media sosial membuka diskusi menarik tentang peran media sosial sebagai ruang publik, dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan kritik terhadap kebijakan publik.
Konten tersebut, berisi tentang kritik tentang kondisi jalan rusak yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Tak berkunjung lama, hal itu mendapat tanggapan tegas dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang selanjutnya menuai beragam reaksi dari netizen di sosial media.
Pakar Komunikasi Universitas Mulawarman (Unmul) Silviana Purwanti menyatakan bahwa kekuatan opini publik dapat mempengaruhi respon pemerintah.
“Dukungan yang didapat Abdul Giaz, menunjukan adanya krisis kepercayaan terhadap birokrasi sekarang,” kata Silviana.
Di tengah era digital, Silviana menambahkan, konten semacam ini dapat dengan cepat menyebar dan memperoleh dukungan luas dari netizen, seiring dengan semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
Selain itu, Silviana juga menjelaskan, teori agenda-setting memberikan wawasan penting. Isu yang semula kurang mendapat perhatian, tiba-tiba menjadi sorotan utama karena perhatian yang diberikan oleh media sosial.
“Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial mampu mengangkat isu-isu tertentu, yang kemudian mendorong tindakan lebih cepat dari pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, respon pemerintah terhadap kritik ini menunjukkan bahwa komunikasi politik di era digital tidak hanya tentang menyampaikan kebijakan tetapi, komunikasi juga tentang membangun dialog yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Penting untuk kita catat bahwa, kritik yang disampaikan oleh beliau tetap sah dalam konteks komunikasi politik. Kritik tersebut berlandaskan pada fakta-fakta yang ada, dan tidak menyerang individu atau pihak tertentu secara personal,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky