Foto: Anggota Komisi 1 DPRD Samarinda Ronal Stephen Lonteng (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Sistem pengelolaan parkir akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan masyarakat dikarenakan distribusi pendapatan antara Juru Parkir (Jukir) dan Pemerintah Kota (Pemkot) mengalami ketimpangan.
Penghasilan Jukir yang didapat dalam waktu seminggu sekitar satu juta rupiah, namun pemerintah kota hanya menerima kurang dari seratus ribu rupiah.
Informasi tersebut didapat setelah dilaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pekan lalu oleh Pemkot. Hal ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengapresiasi langkah pemerintah untuk meninjau langsung terkait sistem pengelolaan parkir.
“Saya rasa sektor ini bisa mempunyai potensi besar untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Langkah Pemkot sudah bagus dengan melakukan Sidak,” ujar Ronal.
Menurut Ronal, distribusi hasil parkir tidak seimbang dimana Jukir memperoleh porsi besar dibandingkan uang yang masuk ke kas daerah.
“Untuk memastikan prinsip yang berkeadilan dan transparan, misalnya skema 60 persen untuk jukir dan 40 persen untuk kas daerah, saya rasa bisa dipertimbangkan,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan pengawasan yang lebih ketat terutama Jukir liar dan memastikan sistem bagi hasil yang jelas, sehingga kebocoran pendapatan dapat diminimalisir dan kontribusi parkir terhadap PAD meningkat.
“Saya berharap sidak yang dilakukan Pemkot dapat menghasilkan perubahan yang nyata dalam sistem pengelolaan parkir,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
