SAMARINDA – Dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung Rabu malam (23/10) di Plenary Hall Kawasan Gelora Kadrie Oening Samarinda, calon gubernur Rudy Mas’ud menyoroti sejumlah permasalahan serius terkait tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting di Kaltim, meskipun provinsi ini memiliki APBD terbesar di seluruh Kalimantan.
Rudy Mas’ud mempertanyakan mengapa Kaltim dengan realisasi APBD sebesar Rp23,34 triliun pada tahun 2023—lebih besar dibandingkan gabungan realisasi APBD Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang hanya mencapai Rp22,67 triliun—masih mengalami masalah kesejahteraan masyarakat yang sangat mendesak.
“Karena adanya IKN, Kalimantan Timur haruslah dibandingkan dengan Jakarta, Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Korea dan Jepang. Sebelum kita membandingkan, kita harus mengetahui kondisi di Kalimantan Timur hari ini,” ungkap Rudy saat membuka sesi debat.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kaltim mencapai 6,11% pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Tengah (5,11%) dan Kalimantan Selatan (4,29%). Rudy menekankan bahwa hal ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa provinsi dengan anggaran yang begitu besar masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan tetangga-tetangganya?
Tidak hanya itu, Rudy juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kaltim yang mencapai 5,31% pada tahun 2023, tertinggi di Kalimantan. Dengan besarnya APBD, seharusnya pemerintah daerah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Namun, tingginya angka pengangguran ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan.
Kasus stunting di Kaltim juga menjadi perhatian utama Rudy Mas’ud. Dengan angka stunting sebesar 10,2% pada tahun 2023, Kaltim berada di atas rata-rata nasional dan lebih buruk dibandingkan hampir seluruh provinsi lain di Kalimantan. Stunting adalah indikator penting dari kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Rudy mempertanyakan bagaimana provinsi dengan anggaran besar seperti Kaltim masih memiliki masalah serius seperti ini.
“Padahal, APBD kita sangat luar biasa. Apabila kita bandingkan dengan seluruh Kalimantan, baik Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah, APBD kita masih jauh lebih banyak. Ini harus kita akhiri,” kata Rudy.
Dalam debat, Rudy Mas’ud secara tegas menyampaikan bahwa dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan program-program seperti GRATISPOL yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, masalah-masalah ini dapat diatasi. Menurutnya, APBD yang besar harus difokuskan untuk memecahkan persoalan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga Kaltim, sehingga kesejahteraan bisa merata dan tercapai.
Rudy Mas’ud menutup dengan komitmen bahwa, jika terpilih, ia dan pasangannya akan memastikan bahwa APBD Kaltim digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, termasuk mengatasi stunting yang masih menjadi masalah krusial di provinsi ini. (MK)