Tak Dapat Restu Skema Tahun Jamak, Pemprov Kaltim Ubah Jadi Tahun Tunggal Untuk Tiga Proyek

Foto: Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim saat diwawancarai di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Samarinda, (K. Irul Umam/mediakaltim).

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya harus mengubah strategi untuk merealisasikan tiga proyek pembangunan senilai Rp1,24 triliun. Ambisi mengikat anggaran melalui kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) periode 2027–2029 tak mendapat restu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Namun, penolakan itu bukan berarti proyek pembangunan rumah sakit dan dua ruas jalan tersebut dibatalkan. Pemprov Kaltim memilih tetap mempertahankan kegiatan fisiknya, tetapi menggunakan skema tahun tunggal atau single years untuk tahun anggaran 2027.

Keputusan itu mengemuka setelah rapat maraton Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, Selasa (17/11/2026) malam. Pertemuan yang berlangsung tertutup bagi media tersebut berjalan selama 3 jam 45 menit, sejak pukul 20.00 hingga 23.45 Wita.

Rapat di Gedung E lantai I kompleks DPRD Kaltim itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Sementara dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, hadir bersama jajaran TAPD dan mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Agenda awalnya adalah pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Namun, pembicaraan kemudian mengerucut pada usulan tiga proyek MYC yang baru mengemuka ketika tahapan kesepakatan anggaran sudah berada di penghujung.

Usulan tersebut memantik perdebatan. Bukan semata karena nilai anggarannya yang mencapai Rp1,24 triliun, melainkan juga karena waktu pengajuan yang dinilai terlalu mepet untuk membedah kesiapan teknis dan administratif setiap proyek melalui komisi-komisi terkait.

Pada akhirnya, anggota Banggar yang hadir sepakat tidak menyetujui skema kontrak tahun jamak tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, sebelumnya menjelaskan ada dua pertimbangan mendasar di balik keputusan itu. Pertama, kemampuan fiskal daerah untuk menanggung komitmen anggaran dalam beberapa tahun mendatang. Kedua, kajian teknis proyek yang dinilai belum cukup matang.

Baca Juga:   APBD 2026 Hampir Molor, Rapat Paripurna Terpaksa Digelar di Hari Libur

“Pertama masalah fiskal ya, masalah anggaran ke depan. Yang kedua, tentu masalah kajian teknisnya yang teman-teman menganggap di akhir ya, di akhir mau kesepakatan KUA-PPAS,” ungkap Ekti seusai rapat.

Ia juga menyoroti tidak tersedianya waktu yang cukup untuk membawa usulan tersebut ke pembahasan komisi teknis.

“Nah, kita nggak ada kesempatan lagi untuk rapat di komisi (terkait). Karena sudah menuju persetujuan KUA-PPAS-nya,” tandasnya.

Di tengah penolakan legislatif, Pemprov Kaltim memastikan tidak akan serta-merta menghapus ketiga proyek tersebut dari agenda pembangunan.

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut Banggar pada dasarnya menyetujui kegiatan pembangunan yang diajukan pemerintah. Hanya saja, mekanisme pembiayaannya tidak dapat menggunakan kontrak tahun jamak sebagaimana usulan awal.

“Ya, kita sudah menyampaikan, kemarin sudah kita jelaskan ya terkait dengan kenapa ada MYC, manfaatnya, segala macam. Tapi teman-teman Banggar ini menyetujui kegiatannya, tetapi single years saja, tidak multiyears, karena memang diusulkannya kan di dalam proses pengajuan kesepakatan KUA-PPAS,” ujar Sri.

Sri menjelaskan, pemerintah sebelumnya memilih skema MYC agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat proses lelang yang harus diulang setiap tahun. Dengan kontrak tahun jamak, pengerjaan proyek dapat dirancang secara berkesinambungan tanpa terputus pergantian tahun anggaran.

Namun, Banggar memiliki pertimbangan berbeda. Ketika kemampuan fiskal daerah sedang menghadapi tekanan, mengikat komitmen anggaran hingga tiga tahun ke depan membutuhkan kehati-hatian lebih besar.

“Itu memang ada kegiatannya, hanya kita kan ingin supaya tidak terganggu dengan proses lelang yang setiap tahun, skemanya diusulkan di multiyears. Nah, jadi hanya skema pembiayaan ya, kegiatannya tetap. Jadi Banggar tadi lebih menginginkan itu single years saja,” imbuhnya.

Terkait kelanjutan proyek setelah tahun anggaran 2027, Sri mengatakan pemerintah masih membuka kemungkinan untuk melanjutkannya. Skema pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah.

“Ya dilanjutin lagi. Ya nanti kita lihat, kita lihat perkembangannya. Tapi program itu, program itu dilanjutkan. Nah, tinggal nanti kelanjutannya apakah single years lagi atau nanti dia jadi multiyears, ya kan kita juga perbaikilah mungkin lebih awal ini,” jelasnya.

Baca Juga:   Ini Catatan Hetifah Sjaifudian Terkait HUT Kaltim Ke-66

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penolakan Banggar belum menjadi akhir dari rencana pembangunan. Namun, Pemprov Kaltim harus kembali menyesuaikan perencanaan agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran.

Persoalan MYC ini menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi fiskal Kaltim yang tidak lagi selapang beberapa tahun sebelumnya.

Sri Wahyuni sendiri mengungkapkan proyeksi APBD Kaltim 2027 berada di kisaran Rp13,5 triliun hingga Rp13,7 triliun.

“13,7 kurang lebih, 13,5 triliun rupiah,” sebutnya.

Ia belum bersedia merinci struktur pendapatan dan belanja daerah karena pembahasan KUA-PPAS belum mencapai tahap penandatanganan kesepakatan.

“Itu perinciannya nanti lah, tunggu sampai kesepakatan KUA-PPAS ya, jangan mendahului ya,” pungkasnya.

Sebagai pembanding, APBD Kaltim 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp15,15 triliun telah mengalami penyesuaian menjadi Rp14,33 triliun dalam Perubahan APBD. Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp883,59 miliar.

Angka itu memperlihatkan tekanan terhadap ruang fiskal daerah yang harus dihadapi pemerintah dalam menyusun prioritas pembangunan berikutnya.

Jika menggunakan proyeksi APBD 2027 sebesar Rp13,5 triliun hingga Rp13,7 triliun, nilai usulan MYC Rp1,24 triliun setara sekitar 9 persen dari keseluruhan postur anggaran tersebut.

Perbandingan itu memang tidak berarti seluruh nilai proyek harus dibayarkan pada 2027. Namun, kontrak tahun jamak tetap membawa konsekuensi berupa komitmen pembiayaan yang harus diperhitungkan dalam beberapa tahun anggaran.

Sebelumnya, Sri Wahyuni berargumentasi bahwa skema MYC tidak akan mengganggu fiskal karena pembiayaannya telah masuk dalam perencanaan belanja infrastruktur Pemprov Kaltim.

Akan tetapi, persoalan yang diangkat Banggar tidak berhenti pada tersedia atau tidaknya pos anggaran. DPRD juga mempertanyakan kesiapan teknis, administrasi, serta tahapan pembahasan yang seharusnya dilalui sebelum pemerintah mengajukan kontrak jangka panjang.

Berdasarkan dokumen Rencana Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak 2027–2029 yang diajukan Pemprov Kaltim, terdapat tiga paket pekerjaan dengan total kebutuhan anggaran Rp1.243.792.878.819,25.

Pertama, pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (RSUD AMS II) di Samarinda dengan anggaran Rp444,83 miliar. Proyek ini dirancang berlangsung selama 36 bulan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan mendukung pengembangan rumah sakit menuju tipe B.

Baca Juga:   Safari Ramadan di Masjid Jami Al Ma'ruf, Gubernur Kaltim Dorong Generasi Muda Budayakan Bangun Subuh

Kedua, pembangunan Jalan Sotek–Bongan senilai Rp241,98 miliar dengan durasi pekerjaan 30 bulan. Paket tersebut mencakup penanganan sekitar 14 kilometer dari total trase 103 kilometer. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagian wilayah trase yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.

Ketiga, pembangunan Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake dengan anggaran Rp556,98 miliar. Proyek berdurasi 30 bulan itu direncanakan menangani sekitar 54 kilometer untuk memperkuat konektivitas wilayah Kutai Barat dan Paser.

Dari ketiga paket tersebut, proyek Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake menjadi yang paling besar, menyerap sekitar 44,8 persen dari total usulan. Sementara dua proyek jalan secara keseluruhan membutuhkan anggaran sekitar Rp798,96 miliar atau 64,3 persen dari total nilai MYC.

Sebelum rapat penentuan, sejumlah anggota DPRD telah memberikan catatan terhadap usulan tersebut. Persoalan dokumen teknis, kepastian lahan, perizinan kawasan, hingga kesiapan sumber daya manusia untuk pengembangan rumah sakit menjadi bagian dari hal yang perlu diperjelas pemerintah.

Dengan keputusan Banggar, ketiga kegiatan tersebut tetap terbuka untuk dilaksanakan melalui skema tahun tunggal. Namun, kelanjutan pekerjaan pada 2028 dan 2029 masih akan bergantung pada evaluasi, kesiapan proyek, serta kemampuan keuangan daerah.

Pada titik ini, persoalannya bukan sekadar siapa yang menang dalam perdebatan antara eksekutif dan legislatif. Yang lebih penting adalah memastikan perubahan skema pembiayaan tidak sekadar menjadi jalan keluar administratif.

Sebab, mengganti kontrak tahun jamak menjadi kontrak tahunan juga membawa konsekuensi terhadap kepastian penyelesaian pekerjaan, proses pengadaan, dan kesinambungan pembangunan.

Publik tentu tidak ingin proyek bernilai ratusan miliar rupiah berhenti di tengah jalan hanya karena perencanaan anggarannya tidak disusun secara matang sejak awal.

Pembangunan memang harus berjalan. Tetapi, di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki perencanaan, kepastian, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R

BERITA POPULER