Sengketa Tanah Menahun di Samarinda Picu Pembentukan Pansus DPRD

Foto: Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra saat diwawancara (Abdi/Radar Samarinda)

SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, secara mendalam menyoroti persoalan sengketa tanah yang kerap terjadi dan menjadi masalah menahun di tengah masyarakat Kota Samarinda.

Masalah pertanahan ini dinilai sebagai akumulasi persoalan dari masa lalu, di mana lahan yang dulunya tidak bernilai ekonomis kini mendadak memiliki nilai tinggi sehingga memicu berbagai pihak untuk saling mengklaim kepemilikannya.

“Masalah tanah ini sebenarnya masalah nyawa yang baru terungkap sekarang,” ujar Samri.

Lebih lanjut, Samri menjelaskan bahwa akar permasalahan dari sengketa pertanahan ini sering kali bersumber dari lemahnya sistem administrasi di masa lampau.

Prosedur penerbitan surat-surat tanah di tingkat kelurahan maupun kecamatan pada masa lalu dinilai terlalu mudah dan kurang terdokumentasi dengan baik, sehingga membuka celah terjadinya tumpang tindih kepemilikan di atas objek tanah yang sama.

Akibat dari kelemahan administratif tersebut, banyak ahli waris di kemudian hari harus berhadapan dengan konflik hukum yang rumit ketika mendapati tanah leluhurnya telah diklaim pihak lain.

Baca Juga:   DPRD Samarinda Dorong Tes Urine Pelajar, Anggaran Diminta Tak Bebani Masyarakat

“Dulu orang gampang sekali menerbitkan surat tanpa pencatatan yang tertib,” ungkapnya.

Menghadapi kompleksitas masalah ini, Komisi I berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk merevisi produk hukum daerah terkait pertanahan, seperti halnya aturan mengenai Izin Membuka Tanah (IMT).

Langkah legislatif ini diambil guna memberikan kepastian hukum yang jelas sekaligus meminimalisir potensi konflik agraria yang merugikan masyarakat luas. Pansus tersebut nantinya juga diharapkan mampu mengevaluasi berbagai celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam memproses alas hak tanah.

“Kita perlu mengevaluasi produk hukum daerah agar sengketa serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah kota dan instansi terkait agar lebih berhati-hati serta selektif dalam menerbitkan surat keterangan tanah ke depannya.

Pihaknya mendorong penerapan sistem pendataan yang jauh lebih canggih dan terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi pemetaan digital agar riwayat kepemilikan tanah dapat dilacak secara transparan dan akurat tanpa ada celah manipulasi.

Transformasi digital di bidang pertanahan ini dinilai mendesak agar kasus tumpang tindih sertifikat maupun penyerobotan lahan dapat ditekan secara maksimal.

Baca Juga:   Kendala Parkir Saat Event Besar di GOR Kadrie Oening, Dispora Akan Lakukan Upaya Tambah Area Parkir

“Pencatatan dan pendataan tanah ke depan harus berbasis teknologi agar transparan,” jelas Samri.

Sebagai langkah pengawasan lanjutan, Komisi I DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian berbagai kasus sengketa tanah yang ada di Kota Tepian.

Pihaknya berharap kehadiran Pansus pertanahan nanti mampu menjadi solusi konkrit dalam membereskan benang kusut administrasi agraria demi melindungi hak-hak kepemilikan warga secara adil dan berkepastian hukum.(adv/radarsamarinda)

Pewarta : Abdi
Editor : Andi Desky

BERITA POPULER