SAMARINDA – Wacana Rumah Layanan Oksigen mulai mengemuka. Sebagai langkah cepat dan kuratif, imbas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim)
Langkah ini mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas layanan oksigen akibat empat bulan lamanya asap karhutla tidak kunjung usai.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan rencana tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi dampak kabut asap. Termasuk risiko gangguan pernapasan yang dialami masyarakat.
Fasilitas yang disiapkan akan menyerupai puskesmas berukuran kecil. Di dalamnya tersedia peralatan oksigen dan tenaga perawat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait gangguan pernapasan.
“Bentuknya ya semacam puskesmas kecil begitu, kemudian ada oksigennya dan ada perawatnya,” kata Seno saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).
Menurut Seno, penyediaan fasilitas tersebut menjadi salah satu upaya yang disiapkan pemerintah, untuk merespons persoalan kesehatan di tengah kondisi kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi. Ia juga menyinggung kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Nantinya, pengelolaan layanan oksigen itu akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Serta dinas kesehatan masing-masing daerah.
Meski rencana telah disampaikan, pemerintah belum merinci berapa banyak fasilitas yang akan dibangun, wilayah yang menjadi sasaran, maupun kapan layanan tersebut mulai beroperasi. Di sisi lain, Seno memastikan penanganan sumber kebakaran tetap menjadi perhatian pemerintah.
Ia menyebut Pemprov Kaltim telah menggelar rapat koordinasi penanganan karhutla untuk mengevaluasi kondisi terkini sekaligus memperkuat upaya pemadaman.
Seno mengungkapkan, jumlah titik kebakaran di Kaltim telah mengalami penurunan. Namun, menurut dia, kabut asap yang masih dirasakan masyarakat juga dipengaruhi kebakaran di provinsi lain.
“Kalimantan Timur sudah menurun banyak, tapi asap ini berasal dari provinsi lain,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan titik api yang masih berada di wilayah Kaltim. Setiap titik kebakaran harus dipastikan padam agar tidak kembali memicu asap.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan provinsi lain. Kita harus memastikan bahwa setiap titik asap dan titik api yang ada di Kalimantan Timur ini bisa padam dan tidak menyala lagi,” tegasnya.
Seno juga membantah anggapan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan penanganan karhutla. Ia menyebut upaya pemadaman telah dilakukan di sejumlah lokasi, dengan dukungan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pemerintahan daerah sudah melakukan, jangan bilang tidak ada ya. Kita selalu menyelesaikan proses pembakaran hutan itu kita padamkan dan kemudian kita pastikan tidak berasap lagi dan lain sebagainya,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Muhammad Rafi’i
