SAMARINDA – Masih lama, tapi sudah ramai. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim), memang masih jauh. Bahkan jika mengikuti desain baru pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemilihan kepala daerah dan DPRD baru digelar sekitar dua tahun setelah Pemilu nasional 2029.
Namun, bursa nama calon kepala daerah di sejumlah daerah Kaltim justru mulai menghangat sejak sekarang. Nama-nama mulai digulirkan. Ada yang muncul dari partai politik, ada pula yang beredar melalui pembicaraan publik. Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi tiga wilayah yang mulai ramai disebut.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, melihat fenomena tersebut bukan semata-mata karena partai politik terburu-buru menentukan kandidat. Menurutnya, ada strategi politik jangka panjang yang sedang dimainkan.
“Kalau kita lihat durasi waktunya memang masih cukup panjang. Tetapi ini bagian dari political marketing. Mereka ingin memanfaatkan sebanyak-banyaknya waktu untuk kepentingan sosialisasi,” kata Saipul saat diwawancarai Media Kaltim melalui sambungan telepon WhatsApp pada Kamis (24/9/2026).
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memang mengubah desain keserentakan pemilu. MK memutuskan pemilu nasional yang memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR RI dan DPD dipisahkan dari pemilu lokal yang memilih DPRD serta kepala daerah.
Pemilu lokal tersebut dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan Presiden/Wakil Presiden atau anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, pemilu lokal pertama dengan desain baru berada pada rentang sekitar 2031–2032, bergantung pada waktu pelantikan hasil Pemilu 2029.
Artinya, dari posisi sekarang, pertarungan menuju kursi kepala daerah masih terbentang panjang. Tetapi justru rentang waktu itu yang menurut Saipul dapat dimanfaatkan partai politik dan figur potensial untuk membangun pengenalan publik.
“Mereka sekarang itu ibaratnya menanam dulu dalam konteks political marketing tadi. Menanam dulu, mensosialisasikan diri dulu. Nanti di 2031 baru mereka akan mengklaim kepada masyarakat,” ujarnya.
Peta 2029 Jadi Kunci
Saipul mengingatkan, siapa yang muncul hari ini belum tentu menjadi kandidat final pada pemilu lokal nanti. Sebab, konfigurasi politik hasil Pemilu 2029 akan ikut menentukan peta pertarungan lokal.
Dalam desain baru tersebut, Pemilu 2029 akan menjadi arena pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI dan DPD. Sementara pemilu lokal berikutnya akan memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sekaligus kepala daerah.
Karena itu, hasil Pemilu 2029 termasuk kekuatan partai di tingkat nasional dinilai Saipul tetap mempunyai konsekuensi terhadap konfigurasi politik daerah.
“Yang perlu diperhatikan pertama adalah peta politik pasca Pemilu 2029. Walaupun levelnya nasional, itu juga akan berimbas kepada kepentingan politik tingkat lokal,” katanya.
Perubahan jadwal tersebut juga membuat pola kerja partai politik berubah. Jika sebelumnya Pemilu Presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan Pilkada berada dalam rangkaian keserentakan yang berdekatan, ke depan pertarungannya dipisah menjadi dua rezim.
Menurut Saipul, kondisi itu membuka ruang bagi partai dan bakal calon kepala daerah untuk mulai membangun “Tim” jauh lebih awal.
“Yang paling memungkinkan untuk bekerja sama itu adalah partai pengusung dan calon kepala daerahnya. Mereka punya kepentingan yang sama, saling mengisi dan saling menutupi kelemahan-kelemahannya,” katanya.
Dengan kata lain, sosialisasi nama sejak sekarang tidak hanya menyangkut popularitas calon kepala daerah. Ada kepentingan elektoral yang lebih besar: membangun mesin politik untuk menghadapi dua momentum sekaligus. Yakni Pemilu 2029 dan pemilu lokal setelahnya.
Samarinda, Balikpapan, Kukar Jadi Segitiga Strategis
Saipul menyebut Samarinda, Balikpapan dan Kukar sebagai wilayah strategis. Lantaran memiliki basis pemilih besar.
Data KPU pada Pemilu 2024 mencatat DPT Samarinda sebanyak 604.420 pemilih. Balikpapan memiliki 509.482 pemilih dalam DPT Pemilu 2024, sedangkan Kukar mencapai 543.063 pemilih.
Pada Pilkada 2024, jumlah DPT di Balikpapan meningkat menjadi 520.986 pemilih, sementara Kukar mencapai 552.469 pemilih.
Besarnya basis pemilih itu membuat ketiga wilayah tersebut memiliki bobot politik tersendiri, dalam pertarungan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ini kota-kota strategis. Jumlah DPT-nya besar. Ada tiga segitiga emas sebagai basis pemilih. Ketika mereka bisa menguasai itu di Kaltim, tentu kepentingannya besar,” ujar Saipul.
Dalam konteks Pilgub, menurut dia, kekuatan politik di kota-kota dengan basis pemilih besar juga dapat berkaitan dengan strategi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam membangun dukungan di tingkat kabupaten/kota.
Karena itu, munculnya nama-nama di Samarinda, Balikpapan dan Kukar sejak sekarang tidak bisa dilepaskan dari proses membaca peta politik.
“Pengguliran nama ini akan memudahkan pemetaan dari partai dan memudahkan proses survei-survei atau kajian-kajian secara internal,” katanya.
Nama Muncul Belum Berarti Tiket Sudah di Tangan
Di Samarinda, sejumlah nama mulai disebut dalam percakapan politik menuju 2031. Di antaranya Hadi Mulyadi, Helmi Abdullah, Andi Satya Adi Saputra hingga Saifuddin Zuhri.
Nama-nama tersebut masih berada dalam ruang pembicaraan politik. Namun belum dapat dianggap sebagai daftar calon resmi Pilkada 2031.
Saipul menilai, figur-figur yang telah dikenal masyarakat memang mempunyai modal awal berupa popularitas. Namun popularitas tidak otomatis menjadi elektabilitas.
“Kalau ditanya siapa yang paling tinggi, sekali lagi kita harus punya basis data dari hasil survei. Kalau dari sisi kepopuleran, tentu harus dilihat lagi melalui survei,” katanya.
Ia menyebut Hadi Mulyadi sebagai salah satu figur yang telah lama dikenal publik Kaltim karena pernah menduduki sejumlah jabatan politik, termasuk sebagai anggota DPRD Kaltim, anggota DPR RI dan Wakil Gubernur Kaltim.
Sementara di level Kota Samarinda, nama Helmi Abdullah juga memiliki rekam jejak politik sebagai Ketua DPRD Samarinda dan kini Wakil Wali Kota Samarinda.
Adapun Saifuddin Zuhri merupakan Wakil Wali Kota Samarinda periode 2025–2030 mendampingi Andi Harun. Pasangan tersebut ditetapkan sebagai pasangan terpilih Pilkada Samarinda 2024. Tetapi Saipul menegaskan, semua itu masih membutuhkan pembuktian melalui survei.
“Nama-nama yang muncul itu bukan nama orang baru. Mereka adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat. Tetapi untuk memastikan, perlu dilakukan survei atau kajian internal yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Andi Harun dan Rahmad Mas’ud Tak Bisa Lagi Maju di Samarinda dan Balikpapan
Salah satu faktor yang membuat bursa politik mulai terbuka adalah posisi dua kepala daerah di kota besar Kaltim. Andi Harun telah terpilih kembali sebagai Wali Kota Samarinda untuk periode 2025–2030. Dengan demikian, ia telah menjalani dua periode sebagai wali kota.
Situasi serupa terjadi di Balikpapan. Rahmad Mas’ud kembali menjadi Wali Kota Balikpapan untuk periode 2025–2030 setelah sebelumnya memimpin pada periode 2021–2025.
Kondisi tersebut membuat bursa figur pengganti di dua kota besar itu mulai menjadi ruang perebutan baru.
Saipul melihat peluang tersebut akan semakin terbuka bagi figur yang memiliki pengaruh, jaringan politik dan dukungan finansial ketika memasuki tahapan resmi nanti.
Namun, siapa yang akhirnya mendapatkan tiket pencalonan masih sangat bergantung pada perkembangan politik hingga 2029.
“Ini berbagai macam bisa dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Di antaranya membaca peta, membuat peta dan membaca kekuatan lawan,” katanya.
Bisa Jadi Tes Ombak
Beredarnya nama calon sejak enam tahun sebelum pemilu lokal juga dapat berfungsi sebagai semacam tes ombak. Partai politik dapat melihat bagaimana respons masyarakat terhadap figur tertentu sebelum mengambil keputusan final.
Saipul menyebut, nama yang hari ini didorong belum tentu nama yang akan didaftarkan beberapa tahun mendatang.
“Kalau misalnya hasil survei rendah, bisa saja partai tidak menggunakan nama itu. Sebaliknya, kalau hasil surveinya tinggi, walaupun sekarang figurnya belum terlalu dikenal, bisa saja nanti dicalonkan,” ujarnya.
Dengan demikian, rentang waktu panjang menuju pemilu lokal bukan sekadar masa menunggu. Ia dapat menjadi periode konsolidasi, sosialisasi, pengujian popularitas, pemetaan kekuatan lawan hingga pengukuran respons publik.
“Semakin panjang durasinya untuk mensosialisasikan diri dan semakin mungkin intervensi dengan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, kemungkinan dia mendapat simpati juga semakin besar,” kata Saipul.
Peta politik Kaltim menuju 2031 pun mulai digambar jauh sebelum surat suara dicetak. Tetapi gambar itu belum final.
Pemilu 2029 masih menjadi satu persimpangan penting. Hasilnya dapat mengubah komposisi kekuatan partai, koalisi, hingga siapa yang akhirnya dianggap layak untuk masuk ke gelanggang pemilu lokal.
Jadi, nama-nama yang hari ini mulai bertebaran bukanlah akhir dari pertarungan. Mereka baru sedang nama. Elektabilitas. Panennya masih harus menunggu peta politik berubah. Masih lama.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Muhammad Rafi’i
