SAMARINDA – Program seragam gratis bagi siswa baru SMA/MA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur (Kaltim) belum berjalan maksimal. Dari total 63.548 paket yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, hingga awal September 2026 baru 535 paket yang tercatat telah disalurkan.
Jumlah tersebut setara sekitar 0,84 persen dari total pengadaan. Penyaluran tahap awal dilakukan di tiga sekolah, yakni 355 paket untuk siswa SMAN 10 Samarinda, 144 paket di SMAN 3 Tenggarong, dan 36 paket untuk siswa SMAN 2 Sangatta Utara.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, mengatakan distribusi dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan barang dari penyedia.
“Karena ini bertahap, dari laporan kuasa penerima anggarannya mudah-mudahan awal Oktober sudah,” kata Armin.
Program tersebut mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar. Setiap siswa akan memperoleh satu paket yang terdiri atas seragam putih abu-abu, topi atau jilbab, tas, dan sepatu.
Berdasarkan data terbaru Disdikbud Kaltim, sebanyak 34.389 paket disiapkan untuk siswa di 332 SMA dan MA. Kemudian 28.308 paket dialokasikan bagi siswa di 208 SMK, sedangkan 851 paket diperuntukkan bagi siswa di 36 SLB.
Secara keseluruhan, 63.548 paket tersebut akan didistribusikan ke 576 sekolah negeri maupun swasta di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk sekolah yang berada di daerah pelosok.
Untuk jenjang SLB, penyaluran dijadwalkan mulai 2 September 2026 dengan total 851 paket. Sementara distribusi perdana untuk jenjang SMK dijadwalkan mulai 4 September di Samarinda dan Balikpapan. Tahap awal itu mencakup sekitar 3.700 siswa dari 14 sekolah.
Disdikbud menargetkan seluruh proses produksi dan pengadaan seragam SMA dan SMK rampung pada akhir September. Setelah paket diterima dari penyedia, distribusi akan dilakukan secara bertahap ke sekolah penerima.
“Pokoknya kalau sudah datang, kita langsung distribusikan bertahap,” ucap Armin.
Namun, program tersebut masih menghadapi persoalan pendataan. Disdikbud menemukan adanya kesalahan input data penerima, termasuk seorang siswa laki-laki yang tercatat memperoleh paket dengan jilbab.
“Karena diinput di sistem di sekolah, ada yang salah mengisi. Ada yang harusnya laki-laki masuk ke perempuan,” ungkap Armin.
Selain jenis kelamin, data ukuran pakaian dan sepatu juga perlu diperiksa kembali. Kesalahan pendataan berpotensi membuat perlengkapan yang diterima siswa tidak dapat langsung digunakan.
Disdikbud akan melakukan evaluasi setelah penyaluran tahap awal untuk mengetahui jumlah kekurangan maupun paket yang tidak sesuai ukuran. Paket tambahan akan disiapkan jika ditemukan siswa yang belum menerima atau membutuhkan penggantian ukuran.
“Supaya nanti kalau tinggal kurang berapa, nanti tinggal ditambah,” ujarnya.
Program seragam gratis ini sebelumnya disebut menyasar 65.004 siswa baru. Namun, data terbaru menunjukkan jumlah paket yang disiapkan sebanyak 63.548. Dengan demikian, terdapat selisih 1.456 paket dibandingkan target awal.
Anggaran sekitar Rp65 miliar tersebut setara rata-rata Rp1 juta per siswa. Nilainya mencakup seragam, tas, sepatu, topi atau jilbab, pajak, hingga biaya distribusi ke sekolah penerima.
Keterlambatan distribusi seragam juga menjadi persoalan yang terjadi dalam dua tahun sebelumnya. Menurut Armin, keterlambatan tahun lalu disebabkan anggaran baru tersedia melalui APBD Perubahan.
Tahun ini, Pemprov Kaltim berupaya memulai proses pengadaan lebih awal. Sekolah diminta mengirimkan data ukuran pakaian dan sepatu siswa sebagai dasar produksi.
“Yang tahun ini memang betul, arahan Pak Gubernur itu bagusnya kita coba lebih awal. Kita sudah mencetak sesuai dengan persentase ukuran,” kata Armin.
Sambil menunggu seluruh paket didistribusikan, sekolah diminta tidak mewajibkan siswa baru membeli seragam. Siswa diperbolehkan menggunakan pakaian yang telah dimiliki hingga bantuan dari Pemprov Kaltim diterima.
Pewarta: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
