SAMARINDA – Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan. Namun, Kalimantan Timur (Kaltim) justru tidak masuk wilayah prioritas pengerahan besar-besaran tersebut.
Operasi dipusatkan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Padahal, kebakaran juga terjadi di Kaltim dan luas lahan yang terdampak sudah mencapai ribuan hektare.
Data sementara Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla di Kaltim mencapai 2.715 hektare. Angka tersebut memang masih di bawah Kalbar yang mencapai 38.319 hektare, Kalsel 8.019 hektare dan Kalteng 7.635 hektare. Sementara Kaltara tercatat 400 hektare.
Jika dijumlahkan, luas lahan yang terbakar di lima provinsi Kalimantan mencapai 57.088 hektare.
Dari 12.880 personel gabungan yang dikerahkan pemerintah, sebanyak 10.700 personel terkonsentrasi di Kalteng. Kalbar mendapat dukungan 1.410 personel dan Kalsel 770 personel.
Kaltim tidak tercantum dalam pembagian 12.880 personel gabungan tersebut.
Kementerian Kehutanan mencatat 111 personel Manggala Agni tetap bertugas di Kaltim. Jumlah itu lebih sedikit dibanding Kalbar sebanyak 265 personel, Kalteng 208 personel dan Kalsel 174 personel.
Pemerintah bahkan menambah 45 personel Manggala Agni melalui Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Jawa, Sulawesi dan Kalsel. Tambahan kekuatan tersebut terutama diarahkan ke Kalbar dan Kalteng.
KENAPA KALTIM BELUM PRIORITAS?
Konsentrasi operasi di tiga provinsi bukan semata ditentukan berdasarkan luas lahan yang telah terbakar. Pergerakan hotspot terbaru menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kebutuhan pengerahan personel.
Data SIPONGI Kementerian Kehutanan menunjukkan lonjakan titik panas berkepercayaan tinggi terjadi sangat cepat di Kalbar, Kalteng dan Kalsel.
Pada 18 Agustus 2026, terdapat 109 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut. Sehari kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 518 titik.
Kalbar mencatat 259 hotspot, Kalteng 242 titik dan Kalsel 17 titik pada 19 Agustus. Dalam periode 17–19 Agustus saja, total 750 hotspot berkepercayaan tinggi terdeteksi di tiga provinsi tersebut.
Kondisi lapangan juga menjadi pertimbangan. Sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut sehingga membutuhkan penanganan lebih lama. Api dapat bertahan di bawah permukaan meski kobaran di atas tanah sudah tidak terlihat.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan Yudho Shekti Mustiko mengatakan operasi pemadaman masih terus berlangsung.
“Operasi belum selesai. Pemadaman darat dan udara terus berjalan, terutama di lokasi yang membutuhkan penanganan panjang,” kata Yudho.
Operasi pengendalian karhutla di Kalimantan telah berjalan selama 48 hari. Pemerintah melakukan pemadaman darat, patroli udara, water bombing hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Sebanyak 45 penerbangan OMC telah dilakukan dengan menggunakan total 45 ton bahan semai. Penyemaian dilakukan pada awan yang memenuhi persyaratan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di kawasan terdampak.
Sumber air juga mulai menjadi persoalan di sejumlah lokasi. Tim membuat dan mengaktifkan sumur bor agar pemadaman tidak bergantung pada sumber air permukaan yang semakin terbatas selama musim kering.
Asap pekat bahkan dapat membatasi operasi udara karena jarak pandang pilot harus memenuhi standar keselamatan.
Meski belum masuk tiga wilayah prioritas operasi besar, ancaman karhutla di Kaltim belum berakhir.
Luas kebakaran 2.715 hektare menunjukkan api telah menyebar di berbagai wilayah. Titik panas juga masih terdeteksi di sejumlah kabupaten.
Kementerian Kehutanan menegaskan data luasan kebakaran masih bersifat sementara dan terus diverifikasi. Artinya, angka tersebut masih dapat berubah mengikuti hasil pengecekan lapangan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan keselamatan masyarakat sekaligus petugas menjadi perhatian pemerintah setelah operasi berlangsung berminggu-minggu.
“Yang paling utama adalah melindungi masyarakat dan mencegah api meluas, tetapi kita juga harus menjaga orang-orang yang sudah berminggu-minggu berada di garis depan,” ujarnya.
Pemerintah juga meminta perusahaan pemegang konsesi, pengelola kawasan, pemerintah daerah hingga pemerintah desa memperkuat patroli dan memastikan sarana pemadaman serta sumber air tersedia.
Penegakan hukum berjalan bersamaan dengan operasi pemadaman. Aparat akan mendalami penyebab kebakaran dan mengambil tindakan apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian ataupun pelanggaran kewajiban pengendalian karhutla. (ant/MK)
Editor: Agus S
