Teks foto: Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja sejumlah OPD strategis di Samarinda. (Foto: K. Irul Umam/Media Kaltim)
SAMARINDA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis meningkatkan realisasi anggaran sekaligus tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal dan potensi penyesuaian APBD.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, usai melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Reza, hasil evaluasi menunjukkan realisasi penyerapan anggaran pada sejumlah OPD strategis masih belum optimal. Dinas PUPR maupun Dinas Perhubungan tercatat memiliki tingkat serapan anggaran yang masih berada di bawah 50 persen.
“Kami melihat di Dinas PUPR kurang lebih masih di bawah 50 persen, kemudian Dinas Perhubungan juga masih di bawah 50 persen. Ini menjadi catatan bagi kami bagaimana penyerapan anggaran bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Ia menilai rendahnya serapan anggaran berpotensi meningkatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekaligus memperlambat pelaksanaan proyek pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Komisi III mendorong percepatan pelaksanaan program agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Selain menyoroti serapan anggaran, Komisi III juga mencermati potensi penyesuaian APBD yang diperkirakan berdampak pada kapasitas fiskal daerah. Meski demikian, Reza menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh kehilangan arah.
Program-program prioritas pemerintah provinsi, menurutnya, harus tetap menjadi fokus, termasuk usulan masyarakat yang dihimpun DPRD melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir).
“Yang jelas kami meminta bagaimana perencanaan itu tetap sesuai dengan program-program yang ada. Program pemerintah provinsi tetap kita prioritaskan, kemudian pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dan kunjungan daerah juga harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Menurut Reza, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap program harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
“Kita berharap ke depan walaupun anggaran terbatas, kebutuhan masyarakat tetap menjadi yang diutamakan,” tutupnya. (MK)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.
