Foto: Sarkowi V. Zahry, anggota Komisi IV DPRD Kaltim saat diwawancarai usai Raker di Gedung D, Komplek DPRD Kaltim, Samarinda. (Foto: K. Irul Umam/Media Kaltim).
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim segera menyusun skenario prioritas program menghadapi kemungkinan penurunan APBD secara signifikan pada 2027. Langkah itu dinilai penting agar program pendidikan tetap berjalan tanpa kehilangan arah ketika besaran anggaran telah ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, usai Rapat Kerja bersama Disdikbud Kaltim di Gedung D, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda pada Senin (27/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan 2026 serta APBD Murni 2027. Namun, DPRD menemukan adanya perbedaan angka pagu indikatif antara paparan Disdikbud dengan data yang sebelumnya diterima Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Disdikbud menyampaikan pagu indikatif sekitar Rp2,2 triliun. Sementara saat rapat bersama Banggar dan TAPD, angkanya sekitar Rp1,8 triliun. Selisihnya mencapai lebih dari Rp400 miliar. Ini harus di-cross check kembali karena kalau baru dikoreksi di akhir, tidak mudah menentukan program mana yang harus dikurangi,” ujar Sarkowi.
Selain persoalan sinkronisasi anggaran, Komisi IV juga mengingatkan agar Disdikbud menjadikan penyelesaian proyek-proyek sekolah yang belum rampung sebagai prioritas utama. Menurut Sarkowi, masih ada sejumlah pembangunan SMA maupun SMK yang telah dianggarkan sejak 2024 dan 2025 namun hingga kini belum selesai.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti keterlambatan penyaluran bantuan seragam sekolah melalui Program Gratispol. Berdasarkan penjelasan Disdikbud, keterlambatan dipicu proses pendataan siswa baru dan pengukuran ukuran pakaian yang belum tuntas.
“Kami meminta setelah data dan ukuran siswa sudah final, distribusi seragam jangan ditunda lagi. Target kami, Agustus ini sudah mulai disalurkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV turut menyoroti aspirasi mengenai peningkatan insentif guru, khususnya guru swasta. Namun Sarkowi mengakui ruang fiskal pemerintah daerah masih sangat bergantung pada kepastian besaran APBD tahun depan.
Menurutnya, ketidakpastian proyeksi APBD Kaltim menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, besaran APBD masih berpotensi berubah, mulai dari kisaran Rp10 triliun hingga Rp14 triliun, sehingga Disdikbud diminta menyiapkan berbagai simulasi kebutuhan anggaran pendidikan.
“Kalau APBD nanti Rp10 triliun, berapa anggaran pendidikan 20 persennya? Kalau Rp12 triliun atau Rp14 triliun bagaimana prioritas programnya? Data seperti itu harus sudah disiapkan oleh dinas agar pimpinan memiliki dasar yang kuat dalam mengambil kebijakan,” jelasnya.
Sarkowi menegaskan, meskipun kondisi fiskal daerah diperkirakan mengalami tekanan, alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan harus tetap dijaga.
“Komisi IV akan terus mengawal agar porsi anggaran pendidikan tetap dipertahankan meskipun APBD mengalami penurunan. Pendidikan tidak boleh menjadi sektor yang dikorbankan ketika kondisi fiskal sedang sulit,” tegasnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
