Foto: Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-17 di Samarinda, (K. Irul Umam/mediakaltim).
SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kaltim mulai dikaitkan dengan persoalan pasokan batu bara. Di tengah gangguan sejumlah pembangkit milik PLN, pembatasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) dinilai turut memberi tekanan terhadap ketersediaan pasokan energi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan persoalan tersebut masih perlu diklarifikasi langsung kepada PLN. Meski demikian, ia mengaku mendapat informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasokan listrik belum sepenuhnya stabil.
“Kalau maunya kita jangan ada mati. Tapi kalau kondisinya memang harus mati ya kita tanyanya ke PLN. Menurut PLN ada beberapa pembangkit yang lagi rusak. Kemudian di sisi lain ada batu bara yang harganya semakin tinggi dan langka karena pembatasan RKB,” ujar Hasanuddin usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (9/7/2026).
Menurut politikus yang akrab disapa Hamas itu, DPRD Kaltim pada prinsipnya mendukung adanya peningkatan kuota RKB batu bara. Sebab, bertambahnya kuota produksi tidak hanya berdampak terhadap penerimaan daerah, tetapi juga menjaga keberlangsungan aktivitas perusahaan dan tenaga kerja.
“Kalau makin banyak RKB kan makin banyak produksi, pendapatan daerah juga banyak. Dampak PHK juga menjadi salah satunya dampak sosial yang harus dipikirkan,” katanya.
Ia menilai pembatasan produksi batu bara memiliki efek berantai yang tidak hanya dirasakan sektor pertambangan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat apabila berujung pada pemutusan hubungan kerja.
Sementara itu, terkait usulan masyarakat agar PLN memberikan kompensasi atau keringanan pembayaran listrik akibat pemadaman bergilir, Hasanuddin belum memberikan tanggapan lebih jauh.
“Nanti kita bicarakan ya,” ucapnya singkat saat ditanya mengenai kemungkinan kompensasi bagi pelanggan PLN.
DPRD Kaltim berencana meminta penjelasan lebih lanjut kepada PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir, sekaligus memastikan langkah-langkah yang ditempuh untuk memulihkan pasokan listrik di Kaltim.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Andi Desky
