Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah mendorong DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) lebih selektif dalam menentukan program pembangunan, terutama dalam menghadapi gejolak fiskal dan defisit anggaran.
Di tengah kondisi fiskal yang belum sepenuhnya pulih, pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta menjadi prioritas utama.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan penetapan skala prioritas menjadi langkah penting agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar merupakan layanan yang harus didahulukan dibandingkan program yang belum bersifat mendesak.
“Kami memahami kondisi fiskal saat ini. Karena itu yang harus didahulukan adalah kebutuhan primer masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Program yang sifatnya tersier bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil inspeksi lapangan yang dilakukan Komisi III menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum terselesaikan.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak terlepas dari adanya penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Meski demikian, Abdul Rohim menilai pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik tetap harus menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Keberadaan jalan, fasilitas umum, hingga pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Itu yang harus dipastikan tetap berjalan meskipun anggaran terbatas,” katanya.
Menurutnya, proyek-proyek yang bersifat pelengkap masih dapat dilaksanakan secara bertahap mengikuti kemampuan keuangan daerah.
Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat difokuskan terlebih dahulu untuk menyelesaikan program-program yang memiliki dampak paling besar bagi masyarakat.
Komisi III DPRD, lanjut Abdul Rohim, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pengawasan tentu kami lakukan dalam memastikan setiap alokasi anggaran dalam APBD digunakan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
