Foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota Samarinda mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir hingga Rp200 miliar mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda.
Dewan menilai target tersebut harus didukung kajian yang matang dan perhitungan yang transparan agar tidak sekadar menjadi angka ambisius tanpa dasar yang jelas.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya masih mempertanyakan realistis tidaknya target tersebut jika melihat capaian pendapatan parkir selama ini.
Menurutnya, lonjakan target dari sektor parkir tergolong sangat tinggi. Karena itu, DPRD membutuhkan penjelasan rinci mengenai sumber perhitungan yang digunakan pemerintah daerah dalam menetapkan angka tersebut.
“Target PAD parkir Rp200 miliar itu kita masih belum tahu realistis atau tidak. Karena sebelumnya saja target dari Dishub sekitar Rp2 miliar tidak tercapai,” ujar Iswandi.
Ia menjelaskan, target besar tersebut disebut akan ditopang melalui penerapan sistem parkir berlangganan.
Namun hingga kini DPRD belum menerima pemaparan menyeluruh mengenai mekanisme, parameter, maupun proyeksi pendapatan yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah membuka seluruh skema perhitungan secara transparan sebelum program dijalankan.
Menurut Iswandi, kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat harus memiliki landasan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Sekarang pertanyaannya, parkir berlangganan Rp200 miliar itu cara menghitungnya bagaimana? Parameternya apa? Itu yang belum jelas,” tegasnya.
Selain aspek perhitungan, DPRD juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatnya biaya hidup, setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban warga perlu dikaji secara cermat.
Iswandi menegaskan DPRD tidak menolak inovasi dalam pengelolaan parkir maupun upaya peningkatan PAD.
Namun menurutnya, program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pelayanan, kenyamanan, maupun kepastian sistem parkir yang lebih tertata.
“Kita tidak masalah ada inovasi seperti parkir berlangganan, tapi jangan sampai hanya menarik dari masyarakat tanpa ada nilai tambah. Masyarakat harus dapat manfaatnya juga,” katanya.
Meski mempertanyakan target yang ditetapkan, DPRD tetap mendukung langkah pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Hanya saja, kebijakan yang diterapkan harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Samarinda berencana memanggil Pemerintah Kota Samarinda dalam waktu dekat.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
