Foto: Pelaksanaan MBG di SDN 004 Samarinda Utara, Kota Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat mulai mendapat perhatian dari DPRD Samarinda. Dewan menilai masih ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal di daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kesiapan teknis harus menjadi fokus utama sebelum program dijalankan secara masif.
Menurutnya, berbagai aspek pendukung, mulai dari sumber daya manusia hingga sarana dan perizinan, harus dipastikan telah memenuhi standar.
“Apakah pengelolanya benar-benar siap, baik SDM, bangunan, sampai perizinannya,” ujar Sri Puji Astuti.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat. Kesiapan operasional di lapangan juga harus menjadi pertimbangan agar layanan yang diberikan tetap berkualitas.
“Jangan sampai satu dapur melayani ribuan siswa tapi tidak siap,” tegasnya.
Selain kesiapan teknis, Sri Puji turut menyoroti minimnya keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program tersebut.
Padahal, sejak awal MBG digadang-gadang dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.
“Katanya bisa kerja sama dengan UMKM, tapi kenyataannya belum berjalan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok program MBG.
Dengan begitu, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh para penerima, tetapi juga oleh pelaku usaha di daerah.
“Kami di DPRD Samarinda juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap skema pelaksanaan MBG, termasuk aspek pengelolaan dan transparansi program,” jelasnya.
Saat ini, sebagian besar kebijakan masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah lebih banyak berperan sebagai pelaksana.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkas Sri Puji Astuti.(adv/dprdsamarinda)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
