Foto: Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 siap dilaksanakan.
Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan kursi sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda justru mencatat daya tampung SMP tahun ini masih melebihi jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan.
Data Disdikbud Samarinda menunjukkan total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai 14.512 kursi.
Angka tersebut lebih besar dibanding jumlah lulusan SD negeri dan swasta yang tercatat sebanyak 13.079 siswa. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1.433 kursi yang masih tersedia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, menegaskan bahwa secara umum tidak ada persoalan kekurangan kursi SMP di Samarinda.
“Kami siap SPMB, ini tinggal naik aplikasi saja lagi,” ujar Ibnu.
Menurutnya, kelebihan daya tampung tersebut seharusnya dapat memberikan rasa tenang kepada masyarakat.
Namun, persoalan yang kerap muncul setiap tahun bukanlah kekurangan kursi, melainkan tingginya konsentrasi pendaftar pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
“Kalau dilihat dari data, kursi tersedia lebih banyak daripada jumlah lulusan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah daya tampung secara keseluruhan,” katanya.
Berdasarkan analisis per rayon, wilayah dengan selisih daya tampung paling tipis berada di Rayon 1 yang meliputi Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, dan Palaran.
Di kawasan tersebut tersedia 2.606 kursi SMP negeri untuk menampung 2.570 lulusan SD, sehingga masih terdapat surplus sekitar 63 kursi.
Sementara itu, Rayon 4 yang mencakup Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang menjadi wilayah dengan kapasitas terbesar.
Daya tampung SMP negeri di rayon ini mencapai 4.628 kursi dengan kelebihan sekitar 449 kursi dibanding jumlah lulusan SD.
Karena itu, Disdikbud terus mengingatkan masyarakat agar memahami mekanisme rayonisasi dan memanfaatkan pilihan sekolah yang tersedia dalam sistem SPMB.
Selain persoalan persepsi terhadap sekolah favorit, Disdikbud juga menyoroti kesalahan orang tua dalam memahami jadwal pendaftaran yang masih sering terjadi setiap tahun.
“Rata-rata salah baca jadwal,” kata Ibnu.
Ia menjelaskan, banyak orang tua yang baru menyadari masa pendaftaran telah berakhir ketika sistem sudah ditutup.
“Misal pendaftaran terakhir sampai tanggal 4 Juni, tanggal 5 baru tahu. Atau nanti malam tutup, rupanya jam 6 sore baru tahu kan sudah close,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disdikbud telah melakukan sosialisasi ke berbagai kecamatan di Samarinda.
Sekolah-sekolah juga diminta membuka layanan bantuan atau helpdesk guna membantu masyarakat yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran secara daring.
Layanan tersebut terutama disiapkan untuk warga di wilayah pinggiran seperti Bukuan, Batu Besaung, Sungai Siring, dan Bantuas yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.
“Kalau kesiapan operator kita sendiri insyaallah siap,” tutur Ibnu.
Ia memastikan seluruh tahapan SPMB tahun ini akan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta bebas dari praktik-praktik kecurangan.
“Kami optimistis seluruh lulusan SD dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
