SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melontarkan ultimatum keras kepada seluruh sekolah dan aparatur pemerintah yang terlibat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Ia memastikan tidak akan ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), permainan data, hingga manipulasi kartu keluarga (KK) demi meloloskan siswa ke sekolah tertentu.
Peringatan itu disampaikan Andi Harun saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) dan Konsultasi Publik SPMB jenjang PAUD, SD, dan SMP se-Kota Samarinda, Senin (25/5/2026) di Arutalla Ballroom Bapperida.
Di hadapan kepala sekolah, pejabat pendidikan, hingga aparatur pemerintahan, Andi Harun menegaskan dirinya tidak segan mencopot siapa pun yang terbukti bermain dalam proses penerimaan siswa baru, termasuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau ada yang coba bermain-main soal SPMB ini, jangan pikir akan aman. Saya beri waktu 1×24 jam, langsung saya berhentikan,” tegasnya dihadapan peserta rapat.
Tak hanya menyoroti potensi kecurangan dalam penerimaan siswa, Andi Harun juga membidik praktik pungli yang selama ini kerap disamarkan lewat berbagai alasan, termasuk mengatasnamakan komite sekolah.
Menurutnya, pola seperti itu merupakan bentuk budaya korupsi yang perlahan merusak dunia pendidikan. Ia meminta seluruh sekolah menghentikan segala bentuk pungutan yang membebani orang tua murid.
“Jangan lagi berlindung di balik nama komite sekolah. Modus seperti itu sudah sering terjadi. Intinya tetap pungli,” katanya.
Selain pungutan, perhatian serius juga diarahkan pada dugaan manipulasi administrasi kependudukan demi mengejar sekolah favorit.
Andi Harun mengingatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kecamatan, hingga kelurahan agar memperketat pengawasan terhadap perpindahan KK yang dinilai sengaja dilakukan untuk mengakali sistem zonasi.
Ia menegaskan, manipulasi data kependudukan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi dapat masuk ranah pidana.
“Jangan ada yang mencoba mengakali kartu keluarga. Itu ada konsekuensi hukumnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Andi Harun menilai fenomena masyarakat yang terus berebut masuk sekolah tertentu menjadi tanda bahwa kualitas pendidikan belum merata.
Ia menekankan bahwa sekolah bermutu tidak hanya diukur dari gedung megah atau fasilitas baru, melainkan dari kualitas pembelajaran yang mampu membentuk pola pikir siswa.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung rendahnya skor PISA Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding banyak negara lain.
Menurutnya, salah satu akar persoalan terletak pada budaya pendidikan yang masih menekankan hafalan dibanding pemahaman.
Karena itu, Andi Harun mendorong perubahan metode belajar berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) agar siswa lebih terlatih memahami konsep, berpikir kritis, hingga menciptakan inovasi.
“Anak-anak jangan hanya disuruh menghafal rumus, tapi harus memahami cara kerja dan penerapannya,”
Menutup arahannya, Andi Harun memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB 2026 akan diperketat.
Ia bahkan mengaku telah memberi instruksi langsung kepada Inspektorat untuk menindak sekolah yang masih nekat melakukan pungutan maupun pelanggaran lainnya.
“Kita ingin proses proses penerimaan siswa baru harus bersih agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap terjaga dan kualitas pendidikan di Samarinda bisa meningkat secara merata,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
