Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti masih munculnya kasus-kasus kemiskinan ekstrem yang terjadi di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya warga rentan yang belum terjangkau secara optimal oleh program perlindungan dan jaminan sosial pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan sejumlah peristiwa yang belakangan mencuat ke publik menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi sistem pengawasan sosial yang selama ini berjalan.
Menurutnya, kasus meninggalnya seorang pelajar yang diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan tidak layak, serta kisah tiga anak di Jalan Biawan yang harus merawat ibu mereka yang lumpuh akibat stroke di rumah yang memprihatinkan, menjadi gambaran bahwa masih ada masyarakat yang luput dari perhatian.
“Ini menjadi tamparan bagi kita semua. Masih ada warga yang hidup dalam kondisi sangat rentan namun tidak terdeteksi lebih awal oleh sistem yang ada,” ujarnya di Samarinda.
Puji menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki mekanisme pelaporan berjenjang mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kader Dasawisma.
Namun, keberadaan sistem tersebut belum sepenuhnya efektif apabila tidak didukung komunikasi yang baik dan kepedulian sosial dari lingkungan sekitar.
Ia menilai peran RT dan Dasawisma seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Dengan pemantauan yang aktif, kondisi warga yang membutuhkan bantuan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Jangan sampai ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, anak putus sekolah, atau keluarga yang membutuhkan bantuan, tetapi tidak ada laporan yang masuk karena kurangnya kepedulian lingkungan,” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda juga melihat adanya kesenjangan antara data administratif yang diterima pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan.
Laporan yang menunjukkan indikator sosial yang relatif baik, kata Puji, terkadang tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya dialami sebagian warga.
Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan dalam alur komunikasi maupun pelaksanaan program intervensi yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di tingkat bawah.
“Kami prihatin karena sejumlah kasus baru mendapat perhatian luas setelah viral di media sosial. Padahal, menurutnya, persoalan seperti ini seharusnya dapat diketahui lebih cepat melalui sistem pengawasan yang sudah tersedia,” jelasnya.
Sebagai langkah perbaikan, DPRD mendorong penguatan koordinasi antara RT, kelurahan, dinas sosial, serta perangkat daerah lainnya agar penanganan warga rentan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, DPRD juga berkomitmen meningkatkan kegiatan turun ke lapangan guna memastikan kondisi masyarakat secara langsung, sehingga pengawasan tidak hanya bertumpu pada laporan tertulis.
“Kami ingin memastikan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Tidak cukup hanya melihat data dan laporan, tetapi juga harus hadir langsung di lapangan untuk mengetahui kebutuhan mereka,” tutup Puji.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
