Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda Didorong Lebih Serius, DPRD Soroti Kunci di Partisipasi Pelaku Usaha

SAMARINDA — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Samarinda dinilai tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan aktif pelaku usaha.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai tantangan terbesar sensus bukan pada teknis pelaksanaan, melainkan bagaimana memastikan pelaku usaha bersedia memberikan data yang jujur dan lengkap.

Menurutnya, masih ada kecenderungan pelaku usaha enggan terbuka, padahal data tersebut krusial untuk arah kebijakan ekonomi daerah.

“Persoalannya bukan sekadar sensus dilakukan, tapi bagaimana datanya benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Itu sangat bergantung pada keterbukaan responden,” ujar Novan.

Ia menegaskan, tanpa data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan berisiko meleset dari kebutuhan riil masyarakat.

Dampaknya, program pemerintah bisa tidak tepat sasaran, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha di daerah.

Sensus Ekonomi sendiri merupakan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali untuk memetakan kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Di tingkat daerah, hasil sensus diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih relevan dengan dinamika lokal.

Baca Juga:   Kerja Sama Mall Lembuswana Segera Berakhir, Pemprov Kaltim PastikaOperasional Tetap Berjalan

Namun, Novan mengingatkan bahwa hasil sensus tidak hanya penting bagi pemerintah.

Pelaku usaha juga dapat memanfaatkannya untuk membaca arah pasar dan menentukan langkah bisnis ke depan.

Sayangnya, manfaat ini kerap tidak disadari, sehingga partisipasi masih belum optimal.

“Padahal data ini juga kembali ke mereka. Bisa jadi acuan untuk melihat peluang usaha atau memahami tren ekonomi yang berkembang,” katanya.

DPRD, lanjut Novan, akan mendorong penguatan sosialisasi agar pelaku usaha memahami urgensi sensus.

Tanpa itu, sensus berpotensi hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak signifikan.

Ia pun menggarisbawahi bahwa keberhasilan sensus tidak cukup diukur dari tingkat pelaksanaan, tetapi dari kualitas data yang dihasilkan.

“Kalau datanya tidak valid, maka arah kebijakan juga akan keliru. Di situ letak pentingnya partisipasi yang jujur,” tutupnya.

Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky

Pembaca Setia Radar Samarinda!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Samarinda? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.radarsamarinda.com

https://digital.radarsamarinda.com/rs30apr2026/mobile/

BERITA POPULER