Foto: Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda, Dadi Herjuni. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai 17 April 2026. Kebijakan ini ditegaskan tetap mengedepankan disiplin kerja seperti hari biasa.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda, Dadi Herjuni, memastikan tidak ada kelonggaran dalam pelaksanaan WFH.
“WFH mulai efektif tanggal 17 April dan ketentuannya sama seperti bekerja di kantor. Tidak ada kelonggaran, terutama dalam hal kedisiplinan,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh ASN yang bekerja dari rumah tetap wajib melakukan absensi melalui sistem berbasis lokasi.
Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau keberadaan pegawai sekaligus menghitung potensi efisiensi.
“Dari absensi itu otomatis akan terhitung jarak, penggunaan BBM, dan rata-rata penghematan yang dilakukan,” jelas Dadi.
Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya berlaku bagi ASN yang menjalankan WFH.
Pegawai yang tetap bekerja di kantor juga akan dipantau, khususnya dalam penggunaan energi seperti listrik dan air.
Kendati demikian, tidak semua ASN bisa menjalankan WFH. Sejumlah pejabat struktural tetap diwajibkan hadir di kantor untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan normal.
“Yang wajib WFO itu pimpinan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi seperti kepala dinas, kemudian pejabat administrator seperti sekretaris, kepala bagian, dan kepala bidang,” tegasnya.
Selain itu, camat dan lurah juga tidak termasuk dalam skema WFH karena bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Dadi kembali menekankan bahwa kebijakan ini bukan berarti hari libur tambahan bagi ASN. Bahkan, menurutnya, sistem pengawasan berbasis digital justru membuat kontrol kinerja menjadi lebih ketat.
“Intinya, WFH itu sama dengan bekerja. Hanya lokasinya saja yang berbeda,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
