Foto: Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah. (Hadi Winata/Radad Samarinda)
SAMARINDA — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan lembaganya siap mengambil peran sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di kalangan pedagang Pasar Pagi Samarinda.
Helmi mengungkapkan, DPRD telah beberapa kali menggelar pertemuan bersama perwakilan pedagang serta melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Samarinda guna mencari jalan keluar yang adil bagi seluruh pihak.
Menurutnya, polemik yang muncul tidak terlepas dari ketidakseimbangan pemanfaatan lapak di kawasan pasar tersebut.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah pemilik lapak yang tidak lagi berjualan, namun lapaknya tetap dimiliki dan bahkan disewakan kepada pedagang lain.
Di sisi lain, ada pedagang yang aktif berdagang tetapi belum memiliki lapak resmi.
“Faktanya, ada pemilik lapak yang tidak berjualan, sementara pedagang lain justru aktif berdagang namun tidak memiliki tempat tetap. Bahkan sebagian harus menyewa dari pemilik lapak,” kata Helmi.
Situasi tersebut memicu perbedaan kepentingan di antara pedagang. Pemilik lapak merasa memiliki hak atas asetnya, sedangkan pedagang yang berjualan setiap hari berharap memperoleh kepastian lokasi usaha yang lebih jelas dan berkelanjutan.
Meski demikian, Helmi menilai langkah penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk menciptakan tata kelola pasar yang lebih tertib sekaligus memberikan peluang kepada pedagang yang benar-benar menjalankan aktivitas perdagangan.
Ia menegaskan, DPRD akan berupaya menghadirkan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, sehingga polemik tidak berlarut dan aktivitas ekonomi di Pasar Pagi dapat berjalan kondusif.
“DPRD akan hadir sebagai penengah, mencari formulasi terbaik agar persoalan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama,” tandasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
