Foto: Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan untuk memastikan konektivitas darat yang semakin baik bagi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa secara umum kondisi jalan yang menjadi kewenangan provinsi sudah berada dalam kategori cukup baik.
Ia menjelaskan, tingkat kemantapan jalan provinsi di Kaltim saat ini telah mencapai sekitar 85 persen dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 938 kilometer.
“Jika berbicara tentang kemantapan jalan provinsi di Kaltim, secara umum kondisinya sudah cukup baik. Tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai sekitar 85 persen dari total panjang 938 kilometer,” ujar Fitra.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kemajuan pembangunan infrastruktur jalan di Benua Etam yang terus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah provinsi.
Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat beberapa titik kerusakan minor pada sejumlah ruas jalan. Namun, penanganan terus dilakukan agar kondisi jalan tetap terjaga dan nyaman digunakan oleh masyarakat.
Selain menangani jalan berstatus provinsi, Pemprov Kaltim juga turut memberikan perhatian pada sejumlah ruas jalan non-status yang dinilai memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu contohnya adalah jalur Sotek yang selama ini menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kami menganggap ruas tersebut strategis karena menghubungkan Mahakam Ulu ke wilayah bawah, serta menghubungkan Kutai Barat hingga kawasan IKN. Karena itu kami nilai perlu ditangani,” jelasnya.
Namun demikian, upaya peningkatan infrastruktur jalan pada tahun ini menghadapi tantangan berupa penurunan anggaran yang cukup signifikan.
Fitra mengungkapkan bahwa anggaran yang dikelola dinasnya turun hingga sekitar 25 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya PUPR-Pera Kaltim mengelola anggaran sekitar Rp3,2 hingga Rp4 triliun, kini anggaran yang tersedia hanya berkisar Rp800 miliar.
Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berupaya memaksimalkan program perbaikan jalan yang ada sembari menunggu peluang penambahan anggaran pada perubahan APBD maupun tahun anggaran berikutnya.
“Kami berharap kondisi anggaran ke depan bisa membaik sehingga peningkatan kualitas jalan dapat terus dilanjutkan,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
