SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara terkait alokasi anggaran Rp 8,5 miliar di lingkungan Pemprov Kaltim yang diperuntukkan bagi kendaraan operasional Gubernur dan empat pimpinan DPRD.
Ia menegaskan, opsi pengadaan helikopter tidak menjadi prioritas karena pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan kebutuhan riil operasional pemerintahan.
Hal itu disampaikan Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas itu usai Rapat Paripurna di Gedung B, Komplek DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, kebutuhan utama pimpinan daerah saat ini masih didominasi mobilitas darat. Infrastruktur jalan antardaerah di Kaltim dinilai sudah semakin membaik dan mampu menunjang aktivitas gubernur maupun unsur pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan masyarakat.
Hamas menjelaskan, pengadaan helikopter bukan hanya soal pembelian unit, tetapi juga menyangkut biaya operasional dan perawatan yang tinggi. Mulai dari kebutuhan pilot, bahan bakar avtur, perawatan rutin, hingga aspek keamanan penerbangan yang memerlukan standar khusus.
Ia menilai, dengan alokasi anggaran Rp 8,5 miliar, pengadaan kendaraan roda empat dinilai lebih rasional dan sesuai kebutuhan kerja sehari-hari. Terlebih, penggunaan helikopter dinilai belum mendesak untuk menunjang aktivitas pemerintahan yang mayoritas masih dapat dijangkau melalui jalur darat.
Selain itu, Hamas juga menekankan bahwa setiap kebijakan pengadaan harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan skala prioritas dan manfaat langsung bagi kinerja pemerintahan.
Ia memastikan, pengadaan kendaraan operasional tersebut tetap melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran yang berlaku. DPRD, kata dia, memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan belanja daerah tetap proporsional dan akuntabel.
“Yang dilihat itu urgensinya. Kalau memang masih bisa ditunjang dengan kendaraan darat, tentu itu yang dipilih. Kita juga harus memperhitungkan biaya jangka panjangnya,” ujarnya.
Hamas menambahkan, kebijakan ini bukan semata-mata soal fasilitas pimpinan, melainkan bagian dari penunjang kerja agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Namun demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap terbuka terhadap kritik publik dan akan terus mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
