Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. (Hadi Winata/Radar Samarinda).
SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menepis anggapan bahwa Program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan pada periode sebelumnya lebih baik dibanding Program GratisPol Pendidikan yang kini dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Penegasan itu disampaikan Rudy dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026). Rudy menyebut, selama masa reses DPRD, isu perbandingan GratisPol dengan Kaltim Tuntas kerap muncul dan perlu diluruskan secara proporsional.
Menurutnya, perbedaan mendasar kedua program terletak pada orientasi kebijakan, dari yang semula elitis dan terbatas menjadi inklusif dan menjangkau lebih luas.
“Saat ini kita menganggarkan GratisPol untuk sekitar 158 ribu mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kalau ada pemutusan sepihak, itu urusan kampus. Di Kaltim ada 52 kampus, dan semua berjalan dengan aturan,” tegas Rudy.
Dalam pidatonya, ia membandingkan data penerima manfaat antara dua program bantuan pendidikan, dimana pada 2023 silam, Program Kaltim Tuntas dan Stimulan hanya menjangkau sekitar 28 ribu mahasiswa.
Sementara GratisPol mampu mengakomodasi lebih dari 157 ribu mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan.
“Kalau dibandingkan dengan Kaltim Tuntas dan Stimulan tahun 2023, jumlah mahasiswanya hanya sekitar 28 ribu.,” ujarnya.
Berdasarkan penuturannya, Program GratisPol mengalokasikan dana sebesar Rp819,57 miliar untuk 157.090 mahasiswa, dengan rata-rata bantuan Rp5,17 juta per mahasiswa di 2026.
Sementara Kaltim Tuntas dan Stimulan pada 2023 menghabiskan Rp365,34 miliar untuk 28.213 mahasiswa, dengan rata-rata bantuan Rp12,94 juta per mahasiswa.
Menurut Rudy, perbedaan nilai bantuan per mahasiswa tidak bisa dilihat secara parsial. Ia menilai pendekatan GratisPol lebih menekankan pemerataan akses pendidikan, bukan sekadar besaran bantuan.
Bukan Sekadar Mahasiswa, Tapi SDM Kaltim
Rudy juga menjelaskan bahwa sasaran GratisPol tidak hanya mahasiswa umum, tetapi juga aparatur sipil negara di OPD dan para guru.
Langkah ini, kata dia, merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik di Kaltim.
“Kenapa kita sasar OPD dan guru? Karena kita ingin improve SDM kita. Kalau SDM meningkat, pelayanan dan pendidikan juga ikut naik,” ujarnya.
Ia menegaskan GratisPol tidak bersifat memaksa. Mahasiswa yang telah menerima beasiswa lain atau tidak ingin ikut, tidak diwajibkan masuk dalam skema tersebut.
“Kita tidak memaksa. Kalau sudah punya beasiswa lain atau tidak mau ikut, ya tidak masalah,” tambahnya.
Sebagai catatan, Program Kaltim Tuntas dan Stimulan gebrakan Isran Noor dan Hadi Mulyadi, diluncurkan pada 16 September 2019 dengan pengelolaan oleh Badan Pengelola Beasiswa (BPB) Kaltim, berdasarkan Pergub 422/2019 beserta regulasi turunannya.
Sementara GratisPol, yang diluncurkan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji pada 21 April 2025, mengusung konsep pendidikan gratis dari SMA hingga S3, dengan payung hukum Pergub 24/2025, dan dikelola melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
