Foto: Ketua TWAP Samarinda, Syaparuddin. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan tidak ada sengketa lahan pada rencana pembangunan outlet Kolam Retensi Sempaja.
Namun di saat yang sama, proses verifikasi teknis dan penilaian lahan masih berlangsung, menandakan kehati-hatian pemerintah menyusul polemik tumpang tindih kepemilikan yang sempat mencuat ke publik.
Ketua Tim Wali Kota Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Syaparuddin, menegaskan bahwa jalur outlet menuju Sungai Karang Mumus (SKM) tidak berada di atas lahan bersertifikat milik pihak lain.
“Setelah dilakukan penelusuran administrasi dan koordinasi lintas OPD, bisa kami pastikan tidak ada sertifikat yang berada di jalur outlet kolam retensi,” ujar Syaparuddin.
Ia mengakui, isu tumpang tindih yang beredar sebelumnya berasal dari kekeliruan penunjukan titik lokasi pembangunan.
“Sertifikat yang dipersoalkan itu memang ada, tapi posisinya bukan di jalur outlet. Jadi sejak awal terjadi kesalahan penafsiran lokasi,” katanya.
Meski menyatakan jalur pembangunan aman, Pemkot Samarinda tetap meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pengecekan teknis lanjutan di lapangan.
Langkah ini, menurut Syaparuddin, dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan kondisi faktual.
“Kami tetap minta BPKAD turun langsung ke lapangan. Ini untuk memastikan titik outlet benar-benar sesuai rencana dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Hingga saat ini, pembangunan outlet belum dapat dimulai karena masih menunggu hasil penilaian lahan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian tersebut akan menjadi dasar penetapan ganti rugi kepada pemilik lahan.
“Sekarang tinggal menunggu KJPP menyelesaikan penilaiannya. Setelah itu, proses ganti rugi akan segera kami tuntaskan sesuai mekanisme,” kata Syaparuddin.
Ia menambahkan, pemilik lahan pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan lahannya digunakan sebagai jalur outlet.
“Pemilik lahannya sudah menyatakan setuju. Jadi secara sosial tidak ada penolakan,” ujarnya.
Namun, keterlambatan pembangunan outlet kembali menyoroti persoalan perencanaan Kolam Retensi Sempaja yang sejak awal belum sepenuhnya siap dioperasikan.
Tanpa outlet pembuangan, kolam retensi dinilai belum mampu menjalankan fungsi pengendalian banjir secara optimal.
“Selama outlet belum ada, kolam hanya menampung air sementara. Fungsi pengendalian banjir belum maksimal.bTarget kami Februari atau Maret outlet ini sudah selesai,” tututpnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
