Foto: Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. (Dok.ITK)
SAMARINDA – Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menyatakan tengah menyiapkan langkah kuratif menyusul polemik pembatalan bantuan pendidikan Gratispol bagi sejumlah mahasiswa magister.
Pihak kampus menyebut akan memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa terdampak dan pimpinan ITK dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan Humas ITK saat dikonfirmasi terkait pembatalan status penerima Gratispol bagi tujuh mahasiswa S2 Manajemen Teknologi kelas eksekutif.
Dalam keterangannya, ITK menegaskan bahwa Gratispol merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Terkait Program Beasiswa Gratispol yang merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ITK saat ini tengah memfasilitasi mahasiswa yang terdampak untuk melakukan pertemuan dan klarifikasi bersama pimpinan ITK dalam waktu dekat,” demikian pernyataan tertulis dalam Akun Whatsapp ITK.
Namun, pihak kampus belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai substansi pembatalan bantuan tersebut. Humas ITK menyebut penjelasan lanjutan akan disampaikan setelah proses klarifikasi bersama pimpinan selesai dilakukan.
“Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses tersebut selesai. Jika ada informasi tambahan dari pimpinan, akan kami hubungi kembali,” tulis Humas ITK.
Di sisi lain, pernyataan kampus tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dirasakan mahasiswa. Ade Rahayu Putri, salah satu mahasiswa terdampak, mengatakan hingga kini belum ada konfirmasi langsung maupun undangan resmi dari pihak ITK.
“Belum ada konfirmasi ke kami sampai sekarang. Bahkan di grup, saat kami tanyakan soal solusi, belum ada jawaban sama sekali,” kata Ade, Senin (19/1/2026).
Ade menjelaskan, polemik ini bermula setelah status dirinya dan sejumlah mahasiswa kelas eksekutif ITK yang sempat dinyatakan lolos sebagai penerima Gratispol, tiba-tiba dibatalkan enam bulan setelah perkuliahan berjalan.
Padahal sejak awal, kata dia, tidak pernah ada penjelasan bahwa program tersebut hanya berlaku bagi kelas reguler.
Karena ragu, Ade mengaku sempat mengonfirmasi langsung kepada admin Gratispol sebelum mendaftar.
Jawaban tertulis yang diterimanya menyebut mahasiswa kelas eksekutif tetap diperbolehkan mendaftar selama kelas tersebut tersedia di kampus.
“Berdasarkan jawaban itu, saya mendaftar, melengkapi berkas, dan mengikuti seluruh tahapan seleksi,” ujarnya.
Menurut Ade, hingga kini mahasiswa masih menunggu kejelasan, baik dari pihak kampus maupun pengelola program. Informasi mengenai rencana pertemuan yang disebutkan pihak ITK belum diterima secara resmi oleh mahasiswa terdampak.
“Kalau memang betul ada pertemuan, tentu kami berharap segera dihubungi. Tapi sampai sekarang belum ada,” katanya.
Sedikitnya tujuh mahasiswa S2 Manajemen Teknologi ITK kelas eksekutif terancam menghentikan studi akibat pembatalan bantuan tersebut.
Mereka adalah Ade Rahayu Putri Jaya, Abdul Kadir Jarlani, Arif Gunawan, Eka Reina Elfira, Mohammad Iqbal Ditrinov, Prengki Lamasi Elias Aritonang, dan Ramdhani Rahman.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
