Foto: Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Priskila Evalianitha Randabunga. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan menjadi momentum penegasan sikap politik partai berlambang banteng. Di tengah menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, PDI Perjuangan Kalimantan Timur memastikan tetap berada di barisan yang menolak pilkada tak langsung.
Sikap ini ditegaskan seiring berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2026.
Forum tertinggi partai itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun PDIP, sekaligus membahas isu-isu strategis nasional, termasuk masa depan demokrasi lokal.
Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Priskila Evalianitha Randabunga, menyatakan bahwa momentum ulang tahun partai menjadi pengingat atas garis ideologis PDIP yang konsisten berpihak pada rakyat.
“Di HUT ke-53 ini, kami melihat PDIP justru menegaskan kembali jati dirinya. Sikap partai tetap menolak pilkada tidak langsung dan tegak lurus pada arahan Ketua Umum,” ujar Priskila saat ditemui di Samarinda, Sabtu (10/1/2026).
Ia menegaskan, penolakan terhadap pilkada lewat DPRD bukan sikap spontan, melainkan bagian dari komitmen ideologis partai yang diwariskan sejak awal berdiri.
“PDI Perjuangan selalu mengembalikan keputusan politik kepada kepentingan rakyat. Prinsip itu yang terus dipegang Ibu Mega dan menjadi pegangan kami di daerah,” katanya.
Di tingkat nasional, PDI Perjuangan saat ini menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang secara terbuka menolak wacana pilkada tak langsung.
Sementara sejumlah partai parlemen lain telah menyatakan dukungan, PDIP memilih mengambil posisi sebagai penyeimbang di luar arus kekuasaan.
Menurut Priskila, peringatan HUT ke-53 PDIP bukan sekadar seremoni, melainkan ruang konsolidasi sikap politik partai di tengah perubahan arah demokrasi nasional.
“Rakernas dan Rapimnas ini tentu akan menghasilkan arahan politik dari Ketua Umum. Kami di daerah siap mengikuti dan memastikan perjuangan PDIP tetap sejalan dengan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap PDIP yang menolak pilkada lewat DPRD menjadi pesan simbolik di usia ke-53 partai, bahwa demokrasi langsung masih menjadi nilai yang tidak bisa ditukar dengan alasan efisiensi atau stabilitas semata.
“Di usia 53 tahun ini, PDIP ingin menegaskan bahwa demokrasi adalah tentang kedaulatan rakyat, bukan kemudahan elite,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
