Foto: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Samarinda. (Ist)
SAMARINDA — Dinamika kebutuhan masyarakat Kota Samarinda tercermin dari pola kunjungan warga ke Mal Pelayanan Publik (MPP).
Data evaluasi layanan sepanjang 2025 menunjukkan adanya pergeseran minat masyarakat terhadap jenis layanan tertentu, sekaligus menjadi cerminan transformasi kebutuhan publik dari waktu ke waktu.
Koordinator Pelayanan MPP Samarinda, Binti Isni Khuriyah, mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan tidak terjadi secara merata di seluruh loket.
Sebaliknya, masyarakat cenderung memusatkan aktivitasnya pada layanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan jaminan sosial.
“Kalau kita lihat dari evaluasi, masyarakat sekarang lebih banyak datang untuk layanan yang memang menyentuh kebutuhan utama, seperti kesehatan, perizinan, dan administrasi negara,” ujarnya.
Sepanjang 2025, layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih menjadi magnet utama pengunjung.
Diikuti layanan Dinas Sosial, khususnya pengurusan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mengalami lonjakan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Selain itu, layanan BPJS Kesehatan reguler, Kepolisian, dan Imigrasi juga konsisten masuk dalam jajaran layanan terpadat di MPP Samarinda.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan MPP sebagai pusat penyelesaian berbagai urusan administratif dalam satu lokasi.
Namun, di balik tingginya angka kunjungan tersebut, MPP juga mencatat adanya layanan yang mulai ditinggalkan masyarakat. Beberapa loket menunjukkan tingkat kunjungan rendah dan tidak berkembang dari tahun ke tahun.
Fenomena ini dinilai sebagai sinyal perubahan perilaku warga dalam mengakses layanan publik, termasuk peralihan ke sistem digital atau layanan daring.
“Kita tidak melihat ini sebagai masalah, tapi sebagai data. Artinya, ada layanan yang mungkin sudah bisa diakses secara online atau tidak lagi menjadi prioritas masyarakat untuk datang langsung,” jelas Binti.
Menanggapi kondisi tersebut, MPP Samarinda berencana melakukan penyesuaian komposisi layanan agar tetap selaras dengan kebutuhan aktual warga.
Penyesuaian ini mencakup peluang masuknya layanan baru yang lebih relevan, seperti sektor pertanahan dan utilitas publik.
Saat ini, MPP Samarinda menaungi puluhan instansi pelayanan yang terintegrasi dalam satu gedung.
Dengan evaluasi berkala, pengelola berharap MPP tidak hanya menjadi tempat pengurusan administrasi, tetapi juga barometer perubahan kebutuhan pelayanan publik di Kota Samarinda.
“MPP harus adaptif. Data kunjungan masyarakat itu menjadi kompas kami untuk menentukan layanan apa yang perlu diperkuat dan apa yang perlu disesuaikan,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
