Foto: Penandatanganan MoU di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim.(Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Berkomitmen dukung program strategis nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng Forum Desa Nusantara (FOR DESA) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan ketahanan pangan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan ini dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Fordesa dengan yayasan serta pelaku usaha Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi ( SPPG) dari Kaltim, Kalsel, dan Kalteng.
Selain itu, penyerahan juga dilakukan pada Surat Keputusan (SK) Karteker DPD Fordesa Kalimantan Utara, serta MoU dengan berbagai pihak yang terkait dengan program MBG.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyampaikan bahwa, percepatan perlu dilakukan mengingat Kaltim masih lambat dalam menjalankan program MBG dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan langkah konkret dukung program strategis tersebut.
“Kami sudah minta BGN untuk percepat, dan kami juga bantu menyiapkan yayasan serta SPPG dan SPPI-nya. Setelah semua siap, baru nanti kami panggil BGN untuk melakukan verifikasi,” ungkap Seno Aji.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan produksi pangan lokal serta memastikan program ini berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
Terlebih, Kaltim menghadapi kendala berupa ketidaktersediaan bahan makanan yang dipasok dalam daerah. Sehingga, lebih dari 70 persen bahan pangan masih harus didatangkan dari luar Kaltim.
“Selama ini, pemerintah belum cukup mendorong petani untuk maju. Maka sekarang, kami ingin mengubah itu. Petani harus kita dorong agar bisa mandiri dan menjadi bagian dari rantai pasok MBG,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Desa Nusantara ini mengajak BUMDes untuk dilibatkan dalam proses pendampingan dan penyediaan bahan baku, khususnya program MBG.
“Kami ingin pendampingan kepada petani bisa berjalan efektif. BUMDes juga berperan dalam menyiapkan bahan bakunya, dan nanti SPBG akan membeli dari mereka,” tukasnya.
“Program yang disiapkan memiliki tenggat waktu 14 hari kerja, kami akan memastikan tidak ada kekurangan bahan pangan yang dapat menghambat distribusi MBG,” pungkasnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
