SAMARINDA – Pemprov Kaltim kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut, menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
“Ini bukan sekadar simbol prestasi administratif. WTP harus menjadi semangat untuk terus memperbaiki pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Wagub Seno Aji dalam pidatonya.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini berkat profesionalitas dan integritas jajaran perangkat daerah yang terus berkomitmen menyusun laporan keuangan secara terbuka dan sesuai regulasi. Namun, Wagub juga menggarisbawahi bahwa tantangan pembenahan belum usai.
“Masih ada 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK. Salah satunya terkait program Beasiswa Kaltim Tuntas yang perlu segera dirapikan. Kami targetkan perbaikan tuntas dalam 60 hari ke depan,” jelas Seno Aji.
Ahmad Adib dari BPK RI turut mengapresiasi kerja keras Pemprov Kaltim dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan.
“Pemeriksaan kami mencakup standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hasilnya, laporan keuangan Kaltim memenuhi seluruh kriteria tersebut,” ujarnya.
BPK RI menekankan bahwa opini WTP bukan akhir, melainkan awal dari peningkatan kualitas layanan publik. Ahmad Adib berharap sinergi antara BPK, Pemprov, dan DPRD terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keuangan negara.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh jajaran OPD. Wagub Seno juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kemitraan strategis dan pendampingan selama ini, serta kepada DPRD Kaltim atas peran pengawasan yang konsisten.
“WTP ini cerminan keterbukaan kita kepada rakyat. Mari terus pertahankan budaya transparansi dan akuntabilitas ini,” pungkas Seno.
Editor: Agus S
