SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Simpang Lima Batur pada Senin (13/1/2025) untuk meninjau langsung penerapan sistem parkir non-tunai. Dalam kunjungannya, Wali Kota menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan sistem tersebut.
“Saya menemukan adanya kejanggalan dalam sistem parkir non-tunai ini,” ungkap Andi Harun saat diwawancarai.
Salah satu juru parkir yang diwawancarai Wali Kota mengaku bahwa pendapatannya tidak menentu setiap hari. Meski demikian, mereka tetap diwajibkan menyetorkan sejumlah uang ke Dinas Perhubungan (Dishub) setiap harinya, terlepas dari fluktuasi pendapatan.
Menurut penjelasan juru parkir tersebut, transaksi dilakukan menggunakan alat atau kartu tap, tetapi pendapatan yang diperoleh sangat bervariasi. Hal ini, menurut Wali Kota, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan keadilan dalam sistem tersebut.
“Sistem yang seharusnya transparan dan efektif justru menimbulkan banyak pertanyaan,” tegas Andi Harun.
Selain itu, Wali Kota juga mengkritisi pengelolaan Surat Keputusan (SK) yang dimiliki para juru parkir. Meskipun telah puluhan tahun bekerja dan memiliki SK, mereka masih menghadapi ketidakpastian pendapatan, sementara kewajiban setoran tetap diberlakukan.
“Ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan parkir di Samarinda,” lanjutnya.
Menanggapi temuan tersebut, Andi Harun berkomitmen untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola parkir di Samarinda. Beliau menegaskan pentingnya menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan menguntungkan semua pihak.
“Pemerintah kota akan terus berupaya untuk menciptakan sistem parkir yang lebih baik. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan demi menciptakan keadilan dan efisiensi,” tutupnya.
Penulis: Dimas
Editor: Agus S