Foto: Contoh ilustrasi seragam putih abu-abu untuk jenjang SMA. (Istimewa)
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa program GratisPol bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK sederajat hanya mencakup satu jenis seragam, yakni putih abu-abu.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji yang menuturkan bahwa bantuan ini diperuntukkan bagi seluruh siswa baru, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa dalam persiapan pembelajaran.
“Pemprov hanya menyediakan seragam putih abu-abu secara gratis. Selain itu, seperti seragam olahraga, batik, atau pramuka, menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua,” ujar Seno Aji, Senin (21/7/2025).
Dirinya menjelaskan bahwa langkah ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun ajaran baru dan didukung melalui surat edaran resmi kepada seluruh SMA/SMK di Kaltim. Dalam surat tersebut, sekolah diminta untuk tidak mewajibkan pembelian seragam lain di luar yang disediakan pemerintah.
“Kalau siswa belum mampu beli seragam tambahan, cukup pakai seragam putih abu-abu dulu. Bahkan bisa pakai seragam lama dari kakaknya, yang penting anaknya tetap sekolah,” tambahnya.
Program ini dilaksanakan secara bertahap dan saat ini dalam proses distribusi dan pemantauan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk mendukung program tersebut, dengan target mencakup lebih dari 70 ribu siswa di seluruh wilayah Kaltim.
Sementara itu, Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, turut memastikan bahwa sekolah tidak boleh membebani siswa dengan kewajiban seragam yang berlebihan. Ia mengimbau pihak sekolah agar memprioritaskan proses belajar siswa, bukan soal pakaian.
“Kalau hanya punya satu set seragam putih abu-abu, itu pun sudah cukup untuk belajar. Jangan sampai ada siswa yang tidak sekolah hanya karena belum punya seragam lengkap,” tegas Armin.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada lagi hambatan administrasi atau biaya yang menghalangi siswa untuk mengenyam pendidikan menengah.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky
