SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan keraguannya terhadap rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada kampus. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan lebih banyak persoalan, terutama terkait dengan dampak lingkungan.
Pernyataan ini muncul setelah aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Kamis (6/2/2025). Para mahasiswa menuntut DPRD Kaltim menolak revisi terbaru Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang membuka peluang bagi perguruan tinggi, organisasi masyarakat (Ormas), dan UMKM untuk mendapatkan IUP.
Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, mengaku tidak dapat menemui massa aksi secara langsung karena saat itu dirinya dan anggota DPRD lainnya tengah melakukan kunjungan kerja.
“Enggak, kami semua di DPR ada kunjungan keluar, baru tiba tadi (Kamis malam),” ujar Hamas.
Massa aksi memang merasa tidak ditanggapi tuntutannya, yaitu tolak IUP untuk kampus. Sebagaimana rencana usul Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dalam revisi terbaru Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), di mana Ormas, perguruan tinggi dan UMKM dapat jatah IUP.
“UU itu kan juga dari pusat, nah kita di DPRD hanya bisa menampung, untuk melanjutkan aspirasi teman-teman mahasiswa,” jelasnya.
Hamas mengaku tidak secara gamblang menolak menghadiri massa aksi, tetapi memang keadaan yang tidak bisa membuatnya bertemu dengan mahasiswa. Meski demikian, secara pribadi, ia pun memiliki kejanggalan terhadap IUP tersebut.
“Selaku pribadi kok saya kurang ‘sreg’. Karena yang resmi-resmi aja kita banyak persoalan,” ucap Hamas.
Persoalan yang dijabarkan oleh Hamas adalah soal kerusakan lingkungan, dengan lubang tambang itu sendiri dan seterusnya. Namun ia tidak bisa menampikkan UU Minerba tersebut, sebab semua keputusan berasal dari pemerintah pusat.
“Ya kita satu tujuan bersama mahasiswa,” tegasnya saat ditanya soal sikap DPRD Kaltim terhadap IUP untuk kampus itu.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
