Foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, saat diwawancarai usai rapat bersama TAPD, di Gedung E, Komplek DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda (Foto: K. Irul Umam/ Media Kaltim).
SAMARINDA – Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 mulai dibahas. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mulai menelaah arah kebijakan dan plafon anggaran.
Mengenai hal tersebut Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan postur APBD tahun depan masih bersifat proyeksi. Dalam rancangan awal, besaran APBD diperkirakan mencapai Rp21,3 triliun. Namun, ia mengingatkan, angka tersebut masih belum final.
“Kabar sementara yang beredar ada pemangkasan DBH (Dana Bagi Hasil) mencapai 50 persen atau sekitar Rp5 triliun,” sebutnya saat diwawancarai usai rapat bersama TAPD di Gedung E, Komplek DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (2/9/2025).
Merujuk pada hal tersebut, bisa dikatakan komposisi APBD Kaltim bisa menyusut drastis, hanya berkisar Rp16–17 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk pastinya, menunggu instruksi atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” lanjutnya.
Dalam rapat banggar bersama TAPD, pembahasan masih mengacu pada asumsi Rp21,3 triliun. Penyesuaian belanja baru dilakukan setelah aturan teknis diterbitkan. Hamas–sapaan akrabnya, menegaskan program prioritas kepala daerah akan tetap menjadi pegangan utama meski terjadi pemangkasan.
“Masih ada pembahasan lanjutan dengan TAPD. Belum final,” tegasnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
