Foto: SMPN 8 Samarinda. (Hadi Winata/Radar Samarinda)
SAMARINDA – Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 8 Samarinda pada Rabu (16/7/2025. Pihaknya kondisi sarana dan prasarana yang dinilai masih belum memenuhi standar kelayakan, terutama fasilitas sanitasi.
“Jujur, WC di sekolah ini belum layak. Ini salah satu hal yang akan saya intervensi secara langsung, agar dapat segera diperbaiki dan memenuhi syarat sanitasi yang baik,” ujar Andi Harun saat memberikan keterangan usai sidak, Selasa (16/7/2025).
Orang nomor satu di Kota Tepian ini mengakui bahwa sekolah yang memiliki luas lahan besar dan jumlah siswa terbanyak ini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sehingga, satu prioritas pembenahan yang akan dilakukan adalah sistem aliran air dan lingkungan yang sehat, yang menurutnya menjadi basis penting bagi keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar.
“Sekolah ini punya lahan luas dan jumlah siswa terbanyak. Maka kita akan benahi aliran airnya dulu, supaya lingkungan sehat bisa terwujud,” tambahnya.
Wali Kota menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur pendidikan akan terus menjadi prioritas, terutama menyangkut kebutuhan dasar seperti sanitasi. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar standar fasilitas di seluruh sekolah negeri di Samarinda lebih merata dan layak.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMPN 8, Satuna mengatakan bahwa kondisi fasilitas toilet saat ini memang tidak ideal dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Jumlah siswa kami 1.083 orang, tapi hanya memiliki 12 unit WC. Seharusnya satu WC untuk 25 siswa, jadi jelas jumlahnya sangat kurang,” ungkap Dyah.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa karena jumlah pengguna yang terlalu banyak, perawatan dan kebersihan toilet menjadi tantangan besar bagi sekolah. Pihak sekolah sejauh ini hanya bisa melakukan renovasi ringan karena keterbatasan anggaran dan kewenangan.
Menanggapi isu lain soal dugaan penjualan seragam, ia menegaskan bahwa saat ini pihak sekolah tidak melakukan penjualan seragam kepada siswa. Informasi lebih lanjut terkait hal tersebut masih menunggu arahan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
“Terkait seragam, kami masih menunggu petunjuk dari dinas. Saat ini kami masih fokus pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kalau soal harga dan urusan koperasi, kami tidak ikut campur. Itu di luar kewenangan kami,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky