Foto: Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman Syaiful Bachtiar (Istimewa)
SAMARINDA – Setelah ditunjuknya Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso sebagai ketua Tim Transisi di pemerintahan baru, publik menyoroti urgensi dan unsur kepentingan dalam pembentukan tim yang sifatnya sementara.
Dari informasi yang didapatkan dari Wakil Gubernur Terpilih, Seno Aji , tim transisi sudah bekerja secara internal dan terdapat tujuh nama yang mengisi kedudukan dalam tim transisi pemerintahan baru.
“Ada tujuh nama, nanti divisi-divisinya akan kita kembangkan,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis 13 Februari 2025.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar menilai, pembentukan Tim transisi ini merupakan ajang bagi-bagi jatah. Sebab, mereka yang me nduduki jabatan tersebut adalah orang-orang dibalik kemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kaltim.
“Pembentukan Tim berpotensi “balas jasa” bagi segelintir orang yang terlibat dalam kemenangan mereka di Pilgub Kaltim,” ucapnya.
Menurutnya, pembentukan tim akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Nantinya, mereka akan membahas rancangan dan prioritas kebijakan yang akan menjadi program kerja pemerintah provinsi kedepannya.
“Pengetahuan saya selama ini, durasi kerja tim transisi itu, tugasnya tidak akan lama,” katanya.
Terlebih, pembentukan tim transisi haruslah memperhatikan durasi selama apa mereka bertugas. Seharusnya, mereka telah bekerja sedari perpindahan masa pemerintahan PJ Gubernur, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Bachtiar ini juga mengimbau agar pembentukan tim transisi harus jelas secara tupoksinya. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintahan baru dapat memperjelas kedudukan dan tugas dari tim transisi.
“Rudy-Seno harus memperhatikan komposisi anggota-anggota yang nantinya akan masuk dalam tim transisi pemerintahan baru,” pungkasnya.
Tim transisi mempunyai peran besar dalam menjembatani program yang telah dijalankan dengan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Isu kepentingan, haruslah dapat dikesampingkan demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pemerintahan baru agar janji kampanye tidak sekedar omong kosong belaka.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andi Desky