Foto: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Mulawarman, M. Ilham Maulana. (Foto: Maulana)
SAMARINDA – Program Makan Bergizi (MBG) di Kalimantan Timur, belum terlaksana dengan optimal. Beberapa daerah di Kaltim menunda pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo ini dengan berbagai alasan.
Menyikapinnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman (Unmul), M. Ilham Maulana, mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Timur atas minimnya respons terkait lambatnya pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di benua etam.
Mahasiswa Fisip Unmul ini menyoroti kurangnya transparansi dan komunikasi dari pihak BGN Kaltim kepada masyarakat.
“Sampai saat ini, BGN di Kaltim belum memberikan keterangan jelas terkait kenapa program MBG ini belum dijalankan. Publik butuh penjelasan, mengingat ini adalah program strategis nasional,” ujar Maulana Jumat (17/1/2025).
Menurutnya, salah satu kendala utama pelaksanaan program ini di Kaltim adalah soal anggaran. Ia menyebutkan bahwa biaya hidup di Kaltim cukup tinggi, sehingga alokasi dana Rp10.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak memadai.
“Di sini, Rp10.000 hanya cukup untuk nasi dan telur, bahkan tempe saja di pasar harganya sudah mahal. Jadi, anggaran itu harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan ekonomi di Kalimantan Timur,” katanya.
Selain itu, Maulana meminta pemerintah pusat dan daerah untuk lebih sinkron dalam menjalankan program ini. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan MBG di Kaltim menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang, baik dari segi anggaran maupun koordinasi antarinstansi.
“Kami mendesak adanya transparansi dari BGN dan pemerintah agar siswa-siswi (Pelajar) di Kaltim tidak terus-menerus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Program MBG yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada pelajar menjadi salah satu sorotan karena pentingnya pemenuhan gizi bagi generasi muda. Maulana berharap pemerintah segera berbenah dan memastikan target program ini tercapai.
“Harapannya, dana yang dialokasikan tidak hanya sekadar cukup, tetapi juga mampu memberikan gizi yang sesuai dengan kebutuhan siswa di Kaltim. Program ini penting untuk masa depan bangsa, sehingga pelaksanaannya harus konkret dan terukur,” pungkas Maulana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN Kaltim belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
Penulis: Hanafi
Editor: Andi Desky